BATAMTODAY.COM, Jakarta - Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan pentingnya aspek sosial ekonomi dalam upaya pengelolaan tuna yang berkelanjutan di Samudera Hindia.

Pada pertemuan Working Party on Social Economy dari Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), delegasi Indonesia menyoroti pengelolaan tuna tidak hanya soal kuota, tetapi juga dampak bagi masyarakat pesisir.

Dipimpin oleh Trian Yunanda, Plt Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Antar Lembaga, delegasi Indonesia mengusulkan prinsip sosial ekonomi harus menjadi salah satu kriteria utama dalam penetapan alokasi kuota tuna di kawasan ini. Langkah ini diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan konservasi dengan kebutuhan ekonomi masyarakat yang bergantung pada perikanan tuna.

"Indonesia berkomitmen mengintegrasikan aspek sosial ekonomi sebagai dasar dalam penentuan kuota, sejalan dengan upaya membangun Coastal State Alliance (CSA)," ujar Trian, demikian dikutip laman KKP, Minggu (27/10/2024).

Aliansi ini bertujuan memperkuat suara negara-negara pesisir dalam IOTC dan memastikan kepentingan mereka terakomodasi secara adil. Indonesia juga memimpin pertemuan CSA dan tengah menjajaki kemungkinan menjadi tuan rumah sekretariatnya.

Momentum penting lain datang dengan terpilihnya Dr Umi Muawanah dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai ketua kelompok kerja sosial ekonomi IOTC, didampingi perwakilan Maladewa sebagai wakilnya. Dr Umi optimis pendekatan sosial ekonomi bisa menjadi solusi inovatif dalam mempercepat penyelesaian kriteria alokasi kuota yang sudah dibahas sejak 2011.

Lotharia Latif, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, turut menegaskan pentingnya memperhitungkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dalam pengelolaan perikanan tuna. "Integrasi aspek sosial ekonomi akan menjadi indikator utama dalam alokasi kuota tuna di Samudera Hindia," ungkapnya.

Dengan pendekatan ini, Indonesia berharap proses alokasi kuota tuna IOTC tidak hanya melindungi sumber daya alam tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir, menjadikan kawasan Samudera Hindia sebagai contoh keberhasilan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Editor: Gokli