BATAMTODAY.COM, Batam - Seiring perkembangan teknologi, sertifikasi halal bagi semua produk di Indonesia dan Asia seakan menjadi tantangan tersendiri ke dapannya.

Di Indonesia, sertifikasi halal kian mendapatkan berbagai inovasi terlebih dalam penerapan teknologi canggih yang bisa memudahkan pengusaha maupun konsumen.

Hal tersebut diungkapkan pada acara seminar Sharia Forum Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Regional Sumatera 2024, dengan tema 'Sertifikasi Halal Produk UMKM untuk Mendukung Halal Value Chain' dan diisi okeh empat narasumber dari berbagai instansi dan profesi, di kampus Politeknik Negri Batam, Rabu (29/5/2024).

Narasumber yang dihadirkan, yaitu Dr H Muhammad Zaenuddin, dari Lembaga Pemeriksa Halal Politeknik Negeri Batam, Hj Titik Hindon, selaku Sekretaris Satgas Halal Kanwil Kemenag Kepri, KH Luqman Rifai, selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Batam, dan Risyanto sebagai Owner Toteles Bakehouse.

Asisten Direktur/Kepala Tim Perumusan KEKDA Bank Indonesia Kepulauan Riau, Sudarta, mengungkapkan, ke depannya sertifikasi halal akan menerapkan teknologi Blockchain. Teknologi ini memungkinkan konsumen untuk melihat alur rantai pasok produk-produk bersertifikasi halal.

"Contohnya kalau kita belanja ke luar negeri, kita bisa memindai logo halal produk dan mendapat informasi seputar proses produksi, vendor, hingga distribusi, apakah sudah halal atau tidak," jelas Sudarta, saat membuka seminar.

Sudarta menjelaskan, dengan besarnya pangsa pasar bagi produk-produk halal dan didukung pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, maka tahun-tahun mendatang merupakan momen yang menjanjikan bagi para pengusaha yang usahanya telah bersertifikasi halal.

Termasuk provisi Kepri yang saat ini memliki pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,2 persen pada tahun 2023. Dan pertumbuhan tersebut merupakan tertinggi di sumatera. Artinya kata Sudarta, peluang bagi pengusaha dari segi pruduk yang bersertifikat halal sangat besar, termasuk pangsa pasar luar negri yang saat ini banyak butuhkan sertifikasi halal.

"Sekarang adalah momentum yang tepat, karena ekonomi sedang bagus-bagusnya. Market industri halal juga sangat besar, baik di dalam maupun luar negeri," ungkap Sudarta.

Narasumber lainnya, Titik Hindon mengungkapkan, bahwa Kemenag RI telah menjalankan Program Sehati guna memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mengurus sertifikasi halal. Di tahun 2023, Kemenag RI melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah memberikan kuota 1 juta sertifikat halal gratis bagi UMKM.

"Alhamdulillah, hanya dalam waktu kurang dari lima bulan, kuota 1 juta sertifikat halal itu sudah terpenuhi. Artinya minat pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal sudah cukup tinggi," jelas Titik.

Di Kepulauan Riau sendiri fasilitas Program Sehati yang digerakkan Satgas Halal, mencapai 14.426 sertifikat. Dari seluruh fasilitas itu, sebagian besarnya dikeluarkan untuk UMKM di Kota Batam, yakni sekitar 8.900 sertifikat. Menurut Titik, hal ini menandakan jumlah dan keaktifan UMKM di Batam untuk mengurus sertifikasi halal sudah besar.

Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Halal dan LPH Politeknik Negeri Batam, Muhammad Zaenuddin, menegaskan, bahwa label halal tidak hanya disematkan untuk produk-produk makanan dan minuman saja, melainkan produk di lingkup barang dan jasa.

"Kehalalan suatu produk juga mempertimbangkan alasan kesehatan, dimana, makanan dan minuman yang halal bisa dipastikan higienis dan tidak berbahaya bagi kesehatan," ujar Zaenuddin.

Zainuddin juga menyoroti, produk halal memiliki prospek bisnis yang menjanjikan, mengingat label halal memberikan nilai tambah tersendiri bagi produk. Populasi umat muslim di dunia juga cukup besar, mencapai 28,68 persen dari populasi dunia, atau mencapai 2,18 miliar orang.

"Sementara, populasi muslim di Indonesia mencapai 237.641.326 penduduk, atau sekitar 87,18 persen," pungkas Zainuddin.

Editor: Gokli