Jakarta, batamtoday - Indonesia Police Watch (IPW) menyebut Komisaris Jenderal (Pol) Nanan Soekarna yang akan dilantik menjadi orang kedua di tubuh Kepolisian Republik Indonesia memiliki catatan hitam yang mengiringi kenaikan jabatannya.

"Komjen Nanan Soekarna memiliki catatan hitam, khususnya dalam kasus prosedur tetap unjuk rasa di Sumatera Utara tahun 2009 lalu," kata Neta S. Pane, Ketua IPW kepada wartawan di Jakarta pada Senin, 28 Februari 2011.

Neta menyebutkan Nanan saat itu menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara saat terjadi unjuk rasa besar-besaran menuntut pendirian Provinsi Tapanuli oleh sejumlah kelompok yang berbuntut pada tewasnya Abdul Aziz Angkat, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara

Tewasnya Abdul Aziz, lanjut Neta, merupakan buah dari kesalahan prosedur tetap penanganan unjuk rasa oleh Nanan Soekarna.

IPW berharap Nanan dapat bekerja profesional sebagai Wakapolri yang baru dengan cara mendorong pemberantasan mafia hukum di tubuh Polri.

"Jika tidak, kasus protap di Sumut akan terus dikait-kaitkan publik. Selain itu, partai politik yang kadernya jadi korban dalam unjuk rasa itu," tegasnya.

Pengangkatan Nanan Soekarna sebagai Wakapolri dinilainya juga merupakan sebuah kompromi setelah sebelumnya mantan Kabareskrim Polri, Komjen (Pol) Susno Duadji diangkat menjadi Koordinator Staf Ahli (Korsahli) Kapolri.

Nanan diangkat sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Pol Jusuf Manggabarani berdasarkan surat telegram Kapolri nomor STR/159/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Baru di Lingkungan Polri.

Sementara itu, Jusuf Manggabarani dimutasikan sebagai perwira tinggi Mabes Polri mengingat dirinya sudah akan memasuki masa pensiun.