BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah memastikan tidak akan ada penggusuran bagi warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau karena pembangunan proyek Rempang Eco-City, namun hanya menggeser ke kampung yang masih ada di wilayah tersebut.

Keputusan itu dibuat dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta yang dipimpin Presiden Jokowi. Dalam rapat tersebut, pemerintah hanya akan memindahkan warga terdampak ke kampung yang berjarak 3 kilometer dari lokasi asal.

"Bukan penggusuran, sekali lagi. Kedua, bukan juga relokasi, tetapi adalah pergeseran. Kalau relokasi dari pulau A ke pulau B," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/9/2023).

• BACA JUGA: Ratusan Buruh Batam Demo Desak Pemerintah Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja hingga Tuntut Keadilan di Rempang

"Tadinya kita mau geser relokasi dari Rempang ke Galang, tetapi sekarang hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di Rempang," imbuhnya.

Dia menyebut warga akan dipindahkan ke Tanjung Banun. Menurutnya, sudah ada 300 kepala keluarga (KK) dari total 900 KK yang bersedia dipindahkan.

Pemerintah memberikan kompensasi terhadap warga yang dipindah. Setiap KK akan mendapatkan rumah tipe 45 di Tanjung Banun. Bagi warga yang rumahnya lebih besar dari tipe 45, akan mendapat tambahan uang tunai.

Bahlil mengatakan rumah-rumah baru itu sedang dibangun. Dia memastikan warga terdampak akan mendapat bantuan uang tunai selama proses pembangunan berlangsung.

• BACA JUGA: BP Batam Pastikan Tak Ada Lagi Intervensi, Penekanan dan Pemaksaan kepada Warga Rempang

"Sambil menunggu rumah, namanya ada uang tunggu Rp1,2 juta per orang dan uang kontrak rumah Rp1,2 juta per KK. Jadi kalau satu KK ada empat orang, maka dia mendapatkan uang tunggu Rp4,8 juta dan uang kontrak rumah Rp1,2 juta," ucapnya.

Dalam rapat terbatas khusus membahas persoalan pembangunan Rempang Eco-City, Batam ini, Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta.

Beberapa menteri yang tampak hadir di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Sebelumnya, pembangunan Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau berujung bentrok warga dengan aparat kepolisian. Warga menolak dipindahkan dari rumahnya, sedangkan polisi melakukan tindakan represif terhadap warga yang berdemonstrasi.

• BACA JUGA: Investasi Xinyi, Berkah Atau Bencana Bagi Masyarakat Melayu di Rempang?

Presiden Jokowi mengakui ada komunikasi yang kurang baik dalam menerapkan kebijakan di Rempang. Sehingga, ia mengirim Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ke Rempang untuk menuntaskan polemik.

"Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik. Kalau warga diajak bicara, diberikan solusi. Karena di sana sebenarnya sudah ada kesepakatan," tutur Jokowi saat ditemui di Pasar Kranggot, Cilegon, Selasa (12/9/2023).

Sebagaimana diketahui, Pulau Rempang akan disulap menjadi Rempang Eco City dan menjadi lokasi pabrik produsen kaca China, Xinyi Glass Holdings Ltd. Perusahaan itu menjadi perusahaan asing pertama yang akan mengucurkan dana investasi hingga 2080.

• BACA JUGA: Pemerintah Bentuk Satgas Atasi Konflik Pulau Rempang Pakai Cara Yudisial dan Non Yudissial

Xinyi Glass Holdings Ltd pun telah berkomitmen membangun pabrik pengolahan pasir kuarsa senilai US$11,5 miliar atau setara Rp 175 triliun dan menjadikannya sebagai pabrik kaca kedua terbesar dunia setelah di China.

Namun konflik bergejolak di Pulau Rempang sejak 7 September 2023, akibat bentrokan yang terjadi antara warga setempat dengan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Direktorat Pengamanan Aset BP Batam.

Warga menolak lahannya digunakan untuk pembangunan Rempang Eco City, lokasi pabrik produsen kaca China, Xinyi Glass Holdings Ltd. Pemerintah mengharuskan mereka pindah atau relokasi dari wilayah yang terdampak pembangunan sambil memberikan lahan baru dan rumah.

Editor: Surya