Oleh Clara Diah Wulandari

PEMILU (Pemilihan Umum) merupakan kontestasi politik yang membuat suasana sosial masyarakat menjadi memanas, pembahasan yang terkait dengan politik akan menjadi topik obrolan mulai dari warung kopi sampai pada meja intelektual. Banyaknya masyarakat lintas sektor yang terlibat dalam pemilu ini tentu saja membutuhkan komitmen bersama demi terwujudnya pemilu yang aman dan damai.

Keberadaan sosial media yang semakin mudah diakses rupanya menjadi ajang bagi siapapun untuk meluapkan ekspresi serta pemikirannya terhadap sesuatu, tak terkecuali hiruk pikuk politik yang tak ada habisnya untuk dibahas selama rangkaian pemilu berlangsung. Guna menciptakan pemilu yang damai, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bersama 12 organisasi masyarakat sipil menandatangani Komitmen Bersama Ciptakan Pemilu Damai 2024.

Komitmen Pemilu Damai ini merupakan bagian dari SocialMedia4PeaceProject yang digagas Koalisi Damai serta mendapatkan dukungan dari UNESCO dan Uni Eropa. Penandatanganan Komitmen Pemilu Damai ini merupakan bagian dari acara Diskusi Tingkat Tinggi dalam melawan Ujaran Kebencian serta Disinformasi Jelang Pemilu 2024.

Valerie Julliand, United Nations Resident Coordinator di Indonesia menyatakan bahwa pertemuan serta penandatanganan komitmen bersama pemilu damai ini menjadi penting karena Indonesia akan menghadapi pemilu 2024 yang cukup besar. Jullian menilai kehadiran teman-teman organisasi masyarakat sipil (CSO) yang tergabung dalam Koalisi Damai dengan perwakilan PBB, Uni Eropa, Platform Media Sosial, Penyelenggara Pemilu dan pemerintah diharapkan bisa mengurangi aktivitas ujaran kebencian dan disinformasi selama rangkaian Pemilu 2024.

Sementara itu, Rahmat Bagja selaku ketua Bawaslu juga menyambut hadirnya Koalisi Damai serta komitmen untuk bersinergi dalam mewujudkan pemilu yang damai dari berbagai pihak. Apalagi Indonesia memiliki pengalaman dari pemilu sebelumnya bahwa hoax dan ujaran kebencian dapat memberikan dampak negatif di masyarakat, bangsa serta hubungan sosial.

Komitmen serupa juga digalakkan di Yogyakarta, di mana deklarasi Pemilu Damai dilaksanakan dengan melibatkan sinergitas antar semua komponen, mulai dari pemerintah, kepolisian, TNI, kejaksaan, tokoh agama dan masyarakat untuk berkolaborasi bersama. Kolaborasi inilah yang membuat pelaksanaan pemilu secara damai dapat terwujud.

Sutrisnowati selaku Ketua Bawaslu DIY menuturkan bahwa Kota Jogja sebagai miniatur Indonesia yang dalam indeks kerawanan Pemilu masuk kategori rawan sedang, harus dijaga agar tidak ada pemicu buruk dalam penyelenggaraan Pemilu di tahun 2024. Bagaimanapun juga Pemilu merupakan hajatnya rakyat, bukan hanya Bawaslu, KPU atau pemerintah saja, tetapi semua komponen.

Pj Walikota Yogyakarta Sumadi mengatakan, deklarasi yang dilakukan tersebut memiliki makna bagaimana agar masyarakat dapat terus meneladani para pahlawan yang telah gugur, untuk terus menjaga kota Jogja yang aman dan nyaman. Dirinya juga berharap agar acara tersebut tidak sekadar seremonial belaka, tetapi juga dapat diimplementasikan dengan penuh tanggungjawab untuk mewujudkan pemilu 2024 yang adil, transparan dan damai.

Sumadi juga berpesan serta mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dan memilih sesuai dengan hati nurani masing-masing. Serta turut berperan aktif dalam menjaga kota Jogja agar tetap berhati nyaman.

Pada kesempatan berbeda. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut menyuarakan Pemilu 2024 agar dapat berjalan damai saat membuka gelaran acara Bhayangkara Fun Walk di Monas. Jakarta Pusat. 25/06/2023 dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-77.

Jenderal Listyo berharap, dengan semangat kebersamaan dan semangat persatuan yang ada, masyarakat bisa menjaga agar pemilu yang dilaksanakan pada 2024 dapat dilaksanakan secara aman dan damai. Apalagi saat ini Indonesia menjadi negara yang disegani baik di kawasan Asia ataupun negara lainnya, sehingga dengan mewujudkan Pemilu damai, tentu saja akan menjadi cara untuk mempertahankan posisi Indonesia di mata dunia.

Sigit menuturkan, perbedaan pendapat dalam memilih sosok pemimpin merupakan hal yang biasa dalam setiap pemilu. Meski perbedaan adalah keniscayaan tentu saja jangan sampai perbedaan tersebut melahirkan polemik dan gesekan antar masyarakat hingga menjadikan suasana menjadi kontraproduktif.

Polarisasi yang sempat terjadi pada 2019 lalu tentu saja bisa dijadikan pelajaran, bahwa perbedaan pilihan bukan lantas menjadikan sesama warga negara menjadi saling bermusuhan. Toh pada akhirnya lawan politik yang sebelumnya saling berdebat justru bergabung dalam satu kabinet.

Polarisasi yang terjadi saat itu seakan merusak kedamaian pemilu yang semestinya dapat berjalan dengan baik. Namun segenap sentimen-sentimen negatif dengan ungkapan hujatan yang saling menjatuhkan, seakan menjadi lagu harian yang bisa didengar kapan saja.

Oleh karena itu, terselenggaranya dialog ataupun sarasehan politik sangatlah diperlukan guna memberikan literasi politik kepada calon pemilih, khususnya pemilih pemula. Dialog politik juga diharapkan mampu menguatkan ideologi pemilih untuk tidak terjebak dalam arus politik yang tidak sehat.

Menjaga kedamaian pemilu tidak hanya tanggungjawab aparat, KPU maupun Bawaslu, lebih dari itu kedamaian selama pemilu adalah tanggungjawab bersama lintas sektor karena pemilu merupakan hajat nasional yang diikuti oleh segenap masyarakat di Indonesia.*

Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara Jakarta