BATAMTODAY.COM, Batam - Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Batam, Mardanis menyebutkan 500 ekor sapi dari NTT yang didatangkan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) tidak terpapar Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Hal itu diungkapkan Mardanis, usai mengecek langsung 500 ekor sapi tersebut bersama Tim Karantina Kota Batam.

"Perlu diketahui, ini bukan sapi ilegal. Salah persepsi kalo ini dibilang ilegal. Namun, ada sedikit dokumen yang kurang. Dokumen yang penting mereka sudah punya," ujar Mardanis, Selasa (13/6/2023) sore.

• BACA JUGA: 500 Ekor Sapi yang Dipasok HKTI dari NTT Miliki Dokumen Resmi, Segera Tiba di Batam

Dijelaskan Mardanis, sapi tersebut sudah tiba di Batam 3 hari yang lalu. Demi keamanan sapi tersebut dikarantina di kawasan Shangrila, Kecamatan Sekupang Batam, sembari menunggu proses karantina, pihak pemilik sapi melengkapi kekurangan dokumen.

Pihaknya juga mengakui, atas ketidak lengkapan dokumen yang dimiliki pemilik sapi, sesuai prosedur. Walau demikian, dokumen penting lainnya sudah ada.

"Kita akui tidak lengkap secara prosedur, tetapi tidak semuanya. Sekarang sampel laboratorium 28 ekor sapi itu sudah keluar, itu sudah sesuai aturan. Dan sapi dinyatakan aman dari PMK," terang Mardanis.

• BACA JUGA: Sekda Batam Segera Tindak Lanjuti Dugaan Pengiriman Sapi Ilegal

Dikatakan Mardanis, sapi tersebut berasal dari NTT, di mana di daerah itu termasuk zona hijau dari penyakit PMK. Masyarakat tidak perlu khawatir lagi atas kesehatan sapi tersebut. Terlebih sapi itu akan dipergunakan untuk ibadah qurban saat hari raya Idul Adha nanti.

Disinggung terkait keluhan dari Assosiasi Pedagang Hewan Kota Batam, Mardanis menanggapi dengan santai. Baginya, permintaan oleh assosiasi itu, sapi yang tidak lengkap dokumen harus dipulangkan itu harus melihat beberapa pertimbangan. Terlebih sapi tersebut sudah berada di Batam.

"Itu biasalah. Yang jelas kita sudah cek semua kesehatan sapi, dan semua dinyatakan sehat dan layak dikonsumsi. Tidak mungkin kita pulangkan, bisa mati semua sapi dalam perjalanan pulang ke sana. Kita beri kelonggaran lah. Dan HKTI kooperatif," pungkas Mardanis.

Editor: Gokli