BATAMTODAY.COM, Batam - Dinas Kominfo menyampaikan terdapat 34 titik blankspot atau tidak mendapatkan jaringan internet di wilayah Provinsi Kepri.

"Dari total 34 titik blankspot di Kepri. Anambas, Natuna, Lingga memiliki titik blankspot terbanyak," ujar Kadiskominfo Kepri, Hasan, usai mengikuti Rakor APBD di Hotel Marriott Harbour Bay, Kota Batam, Jumat (19/5/2023).

Hasan menjelaskan, untuk kabupaten/kota lainnya seperti Kabupaten Bintan hanya terdapat beberapa titik saja yang berstatus blankspot.

Disinggung terkait penambahan Base Transceiver Station (BTS), Hasan mengakui Pemprov Kepri tidak dapat mengambil kebijakan sendiri perihal penambahan daya atau jumlah BTS di Kepri, karena merupakan kebijakan Pemerintah Pusat.

Menurutnya, beberapa infrastruktur penunjang telah terbangun di wilayah itu. Namun, dengan kemampuan yang masih sangat terbatas atau rendah, setiap BTS bagi wilayah blankspot, hanya memiliki daya maksimal 10 Mbps. Sementara idealnya, setiap BTS memerlukan kemampuan minimal 30 Mbps agar memiliki jangkauan yang lebih luas.

"Tetapi infrastuktur kita sudah dibangun. Kita sedang ajukan penambahan kekuatan BTS yang sudah ada ke pusat," terang Hasan.

Pada 2022 lalu, lanjut Hasan, jumlah blankspot di Kepri mencapai 114 titik. Menurutnya, dua tahun silam, Pemprov Kepri sudah mengajukan ke Pemerintah Pusat untuk mengatasi masalah jaringan yang sangat diperlukan oleh masyarakat pesisir atau pulau terluar.

Tidak hanya kepentingan komunikasi, jaringan internet juga menjadi hal terpenting bagi dunia pendidikan termasuk menunjang kemajuan pariwisata di provinsi yang berbatasan dengan beberapa negara tetangga ini.

"Kita sudah mengupayakan dari 2021. Nanti akan dibangun 76 BTS yang tersebar di seluruh Provinsi Kepri. Termasuk Bintan khususnya daerah pulau," jelas Hasan.

Dipaparkan Hasan, dari 76 BTS yang akan dibangun, 35 BTS di antaranya berasal dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dan 41 BTS dari Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informasi (SDPPI).

Dengan kewenangan sebagian besar dari Pemerintah Pusat, kata Hasan, pihaknya juga mendorong agar kemampuan BTS itu ditambah untuk bisa menjangkau daerah yang lebih luas. "Kita bisa saja menambah, tetapi semua kebijakan ada di Pemerintah Pusat. Untuk bangun sendiri juga belum kewenangan kita. Rata-rata pembangunan satu tower antara Rp 2-3 miliar, dari segi bisnis bagi provider, hal itu akan melalui kajian ekonomis," pungkas Hasan.

Editor: Gokli