BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad diwakili oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Luki Zaiman Prawira mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Daerah secara virtual di Ruang Kerja Asisten II, Lt. 3, Kantor Gubernur, Dompak, Rabu (3/5/2023).

Rakor rutin ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tito Karnavian dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta. Rakorjuga dihadiri oleh para kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.

Berdasarkan hasil Rilis Badan Pusat Statistik per 02 Mei 2023, Fluktuasi month to month jelang Idul Fitri terjadi peningkatan menjadi sebesar 0,33 persen yang terjadi karena perayaan hari besar dan tergolong musiman.

Hal tersebut disampaikan oleh Mendagri Tito saat membuka Rakor, dengan tingkat Inflasi Indonesia saat ini lebih rendah dari negara maju lainnya.

"Lalu, berdasarkan years to years terjadi penurunan dari 4,97 persen turun menjadi 4,33 persen yang membuat posisi negara Indonesia menduduki peringkat 145 dari 186 negara lainnya. Artinya, situasi Indonesia saat ini sudah cukup baik, dibandingkan banyak negara-negara maju lainnya," papar Tito dilansir dari laman Diskominfo Kepri.

Sementara itu, Luki menyebutkan bahwa tingkat inflasi Provinsi Kepri masih terkendali pasca hari raya Idul Fitri.

"Dari total 38 Provinsi di Indonesia saat ini, Kepri berada di peringkat 11 dengan fluktuasi pasca lebaran sebesar 4,03 persen, hal ini patut kita syukuri, hasil kerjasama dari banyak pihak secara intensif dan terkoordinasi dapat menekan fluktuasi inflasi," ujar Luki.

Luki juga menambahkan bahwa, Pemprov Kepri akan selalu melakukan koordinasi bersama pihak-pihak terkait guna memastikan angka inflasi tidak kembali meningkat di daerah, dan akan mengikuti arahan dari pemerintah pusat guna menstabilkan ekonomi di Provinsi Kepri.

"Koordinasi secara menyeluruh akan terus kita dorong guna memastikan harga pasar di daerah secara real, dan juga sesuai arahan dari Pemerintah Pusat atas tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah diukur berdasarkan kestabilan inflasi, hal ini akan terus kita dorong bagaimana sosialisasi dan memastikan harga pasar secara langsung," tutupnya.

Editor: Yudha