Punya Agenda Terselebung

Bogor, batamtoday - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai pemerintah daerah kerap menghambat pembangunan, sehingga pembangunan nasional di daerah tidak berhasil. Hal itu akibat gubernur, bupati dan walikota memiliki hidden agenda (agenda tersembunyi) yang tidak sesuai rencana pembangunan yang telah di susun pemerintah.

"Pemerintah telah mengidentifikasi ada beberapa penyakit yang menjadi faktor penghambat pembangunan sehingga pembangunan yang dicapai tidak maksimal. Yaitu kerap kali pemerintah daerah sering memiliki kepentingan sendiri sehingga tidak memperlancar dan bisa menghambat rencana pembangunan yang sebetulnya sudah diputuskan dan sepakati semua pihak," kata Preside di sela-sela Rapat Kerja di Istana Bogor, Senin (21/2/2011).

Menurut Presiden, salah satu contoh upaya kepala daerah yang menghambat rencana pembangunan nasional antara lain terjadi satu kabupaten dan satu kota di Indonesia, dimana kepala daerah tersebut tidak menyetujui adanya investasi di daerahnya termasuk untuk menciptakan lapangan kerja. "Ini yang tidak dapat di mengerti pemerintah. Contoh ada satu kabupaten dan satu kota. Rencananya bagus, semua setuju ternyata lambat karena bupati dan wali kota tidak setuju padahal investasi dan menciptakan lapangan kerja. Berhenti di situ. Satu sudah selesai yang satu lagi belum. Ada one billion, two billion di situ tapi kemudian berhenti, mengapa?," katanya.

Karena ketidak pedulian kepala daerah terhadap pembangunan di daerahnya, kata Presiden, banyak investor yang gagal memenuhi janji sehingga program pembangunan ada yang terkunci dan pada gilirannya merugikan masyarakat dan semua pihak. "Sudah tentu ada regulasi yang menghambat, bisa diperbaiki tapi tidak kunjung diperbaiki karena kepala daerahnya memiliki kepentingan sendiri," katanya.

Selain itu, menurut Presiden, juga terjadi politik tidak sehat baik di pusat maupun di daerah. Ketika hal itu terjadi di pusat, ungkap Presiden, akibat lembannya birokrasi pemerintah pusat yang menyebabkan rencana yang sudah diputuskan dan disepakati untuk dijalankan tidak dapat dilaksanakan, sehingga tertunda.

"Dalam sidang kabinet kita putuskan, menteri yang bersangkutan mengerti namun di kementerian tertunda, katanya dibicarakan lagi karena tidak mau melanggar undang-undang. Mengapa harus demikian, kan pengambilan keputusan ada di Presiden, Menteri," katanya.

Karena itu, Presiden berharap  dalam menjalankan demokrasi, politik hendaknya digunakan untuk kepentingan rakyat dan jangan digunakan bagi kepentingan yang tidak bersih.

"Di era demokrasi dan transparansi, sekali rencana induk disepakati, bila ada hambatan akui dan rakyat perlu tahu siapa yang hambat, siapa yang tidak bertanggung jawab dan siapa yang ingkar janji dan akhirnya siapa yang bikin gagal. Mari kita cari solusinya," kata Presiden.