BATAMTODAY.COM, Batam - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Batam dan Kepulauan Riau (Kepri) laksanakan Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Santika Batam, Jumat (28/10/2022).

Dalam FGD tersebut, Kadin Batam dan Kepri melakukan berbagai pembahasan untuk mengantisipasi menurunnya pertumbuhan ekonomi akibat isu resesi global tahun 2023 mendatang.

Forum ini digelar dengan tujuan menampung aspirasi dan keluhan dari para pelaku ekonomi terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi Batam dan Kepri di masa mendatang.

Pada kesempatan itu hadir berbagai perwakilan seperti dari akademisi, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, asosiasi pariwisata hingga pelaku usaha ekonomi kreatif, dan lainnya.

"Pertumbuhan ekonomi Batam tahun 2022 dengan ditopang sektor industri, pengolahan, serta komsumsi rumah tangga. Pembangunan infrastruktur yang masif diharapkan dalam mendorong sektor ekonomi yang produktif di Batam," kata Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk.

Ia menjelaskan, Batam masih menjadi penopang utama produk domestik regional bruto (PDRB) Provinsi Kepri dengan pertumbuhan di tahun 2022 sekitar 5 sampai 5,8 persen.

Sementara itu, PDRB Provinsi Kepri diperkirakan tumbuh 4 sampai 4,8 persen. Namun, ancaman resesi di tahun depan dapat berpotensi menurunkan permintaan produk manufaktur dan memperlambat kinerja industri di Batam.

Pasalnya, resesi diperkirakan berdampak ada ekonomi negara-negara tujuan ekspor dari Batam seperti Amerika Serikat, China dan Eropa.

Dengan demikian, Kadin Batam pun menyiapkan beberapa rekomendasi untuk pemerintah daerah, yakni mendorong penyusunan langkah-langkah antisipasi terhadap potensi krisis, merumuskan kebijakan strategis menghadapi perlambatan ekonomi.

Lalu mengimbau pemerintah pusat untuk memperhatikan kelanjutan pengembangan kawasan Batam-Bintan-Karimun (BBK) melalui implementasi PP 41 Tahun 2021. Kadin juga mengusulkan kepada presiden agar meninjau ulang jabatan Wali Kota exofficio Kepala BP Batam sebagaimana rumusan PP 41/2021, karena berpotensi ada benturan kepentingan.

"Bagi kita, resesi ekonomi ini jangan jadi momok menakutkan. Pemerintah harus berbenah, buat Batam dan Kepri ini jadi ramah investasi, segala birokrasi perizinan diperingkas. Dengan demikian investasi tidak akan lari ke luar," kata Ketua Kadin Kepri, Akhmad Ma'ruf Maulana.

Sementara itu, mantan Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Kepri, Andika Lim menyampaikan aspirasi di bidang pariwisata.

Menurutnya, sektor pariwisata sebagai salah satu penopang ekonomi, memerlukan kemudahan-kemudahan seperti diperluasnya kebijakan bebas visa kepada lebih banyak negara untuk masuk ke Batam, hingga penurunan harga tiket kapal.

"Saya lihat jumlah turis mulai meningkat pada Agustus tahun ini, tetapi itu bukan berarti pariwisata sudah pulih seperti masa sebelum pandemi Covid-19. Tahun 2019 kemarin kita bisa kedatangan hampir 2 juta turis, sekarang paling hanya 36 persennya," kata Andika.

Kadin Batam dan Kepri pun berniat menyampaikan beberapa aspirasi yang telah ditampung dari pelaku ekonomi ini kepada pemerintah daerah, dengan harapan pemerintah dapat mempertimbangkan aspirasi ini dalam menyusun kebijakan terkait pemulihan ekonomi daerah.

Editor: Yudha