BATAMTODAY.COM, Jakarta -Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (Fisip) Universitas Indonesia, Dr Mulyadi Opu Andi Tadampali, menilai figur Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar sangat ideal menjadi penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan.

Adapun jabatan Anies, sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 bakal berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang.

Ada tiga kriteria, lanjut Mulyadi, menjadi pondasi kuat dan layak Bahtiar menjabat tampuk kepemimpinan Pj Gubernur DKI.

Pertama, memiliki kapasitas politik memadai dalam hal ini kompetensi dan keilmuan dunia pemerintahan.

Kedua, mengantongi kapabilitas politik atau kemampuan juga kepercayaan bahwa jika di tempatkan dalam jabatan Pj Gubernur, harapan besar membawa Ibu Kota lebih baik lagi ke depan bisa terwujud.

Ketiga, integritas politiknya sangat tinggi.  Tampak dari track record dan aspek moralitas atau dari segi etika politiknya selama bekarir di Kementerian Dalam Negeri selalu positif.

"Saya pikir dan selama yang saya tahu Pak Bahtiar memiliki ketiga-tiganya itu," kata  Mulyadi kepada wartawan, Senin (19/9/2022).

Selain itu, lanjut Mulyadi, Bahtiar juga sangat memahami psikologi politik warga Jakarta. Apalagi di Jakarta banyak dihuni oleh kekuatan-kekuatan politik nasional.

Sehingga dibutuhkan Pj Gubernur yang independen tidak terkait politik apapun, apalagi menjadi kaki tangan atau agen daripada oligarki.

"Bahkan Pak Bahtiar hari ini kalau di lihat dari record Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2022 yang dinilai Kemenkeu, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum memperoleh nilai terbaik nomor 1 se indonesia untuk pagu jumbo. Konsisten melancarkan program kebangsaan, pendidikan politik dan kerukunan sosial pengalamannya di situ," tutup Mulyadi.

Penuhi kriteria publik
Sementara itu, pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiyansyah juga mengatakan hal senada. Trubus mengatakan, DPRD DKI Jakarta meloloskan tiga nama yang diusulkan sebagai penjabat Gubernur, namun Bachtiar dinilai yang memenuhi kriteria publik sebagai Pj Gubernur.

"Iya (memenuhi kriteria), karenakan harapan publik selama ini yang muncul namanya itukan. Ada 4 oranglah tapi yang satunya tidak lolos," ujar Trubus Rahardiyansyah.

Sedangkan untuk Heru Budi Hartono dan Marullah Matali, Trubus mengatakan bahwa keduanya masih belum mumpuni.

Menurut Trubus untuk Heru Budi Hartono, meskipun dirinya pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara pada 2014 tapi masyarakat tidak terlalu mengenangnya.

"Kalau Pak Heru meskipun suaranya banyak tapi dia sudah lama meninggalkan Jakarta, dia menjabat di DKI hanya sebentar," jelas Trubus.

"Selama menjabat, yang masyarakat kenang itu enggak ada meskipun dia suaranya lebih banyak dari Bachtiar, termasuk juga sekda, Marullah," tambahnya.

Menurut Trubus, Marullah juga tidak memiliki kriteria publik yang pantas untuk menjadi Pj Gubernur meskipun dirinya sempat menjadi Wali kota Jakarta Selatan.

"Kalau di DPRD kan iya suaranya 9 tapikan keliatannya dia enggak banyak prestasi. Dia beda dengan sekda sebelumnya, Saefullah itu. Kalau almarhum lebih lincah dan gesit," imbuhnya.

Kemudian dari segi eskalasi politik, Trubus mengatakan bahwa calon PJ Gubernur nantinya harus memiliki kriteria yang kuat dalam hal jaringan, kapasitas dan kepemimpinannya.

Lagi-lagi menurut Trubus, kriteria tersebut jatuh kepada Bachtiar.

"Nah kalau saya lihat 3 orang itu memang keliatannya dari Kemendagri itu, Pak Bachtiar yang relatif bagus kalau menghadapi situasi politik," jelasnya.

Sedangkan untuk Heru Budi Hartono dan Marullah, menurut Trubus masih belum tepat dan masih jauh dari kriteria tersebut.

"Jadi yang paling bagus itu ya mereka-mereka yang kuat dalam pelayanan publik dan kuat dalam hal pembenahan internal ke dalam. Maksudnya yaitu ke Pemprov seperti birokrasinya," tandasnya.

Adapun kriteria PJ Gubernur yang pantas untuk memimpin DKI Jakarta versi Trubus, yaitu mampu meningkatkan layanan publik terutama di Kelurahan dan Kecamatan.

"Kelurahan dan kecamatan inikan sayangnya kemarin enggak diakui, misalnya kaya jual beli kecamatankan masih banyak," ujar Trubus.

"Jadi itu yang harus atau yang dikehendaki publik, orang-orang yang bisa menggerakkan dan membersihkan ditingkatan itu, tingkatan lurah dan camat dalam pelayanan publiknya," lanjutnya

Diketahui, nama Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, menjadi salah calon terkuat diusulkan DPRD sebagai calon Pj Gubernur DKI.

Sepak terjang Bahtiar dalam roda pemerintahan sudah tak diragukan lagi. Bahkan, pada September 2020 lalu,  ditunjuk sebagai Penjabat Sementara Gubernur Kepulauan Riau, menggantikan Isdianto yang kala itu cuti mengikuti Pilkada 2020.

Dan mendapat respon positif dari seluruh Forkopimda Provinsi bisa kerjasama dengan baik. Semua Forkopimda Kepri saat itu merasa senang dan nyaman kerjasama dengan Pjs Gubernur Keperi.

Masih ada segudang pengalaman lainnya telah tersematkan, untuk itu dukungan kepada Bahtiar sebagai Pj Gubernur terus berdatangan termasuk dari para pakar politik di republik di negeri ini.

Editor: Surya