BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) saat ini, mengingatkan publik pada reaksi elite PDIP saat harga BBM naik pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kala itu, mulai dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hingga jajarannya di tingkat DPP pernah menangis merespons kebijakan SBY menaikkan harga BBM.

Dirangkum dari dokumentasi pemberitaan Republika, Megawati pernah menangis saat memberikan sambutan di Rakernas PDIP di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 27 Mei 2008. Saat itu, Megawati mengaku teriris hatinya melihat kemiskinan di Indonesia, yang salah satunya disebabkan karena naiknya harga BBM.

Dan dalam pidatonya itu, Megawati terlihat beberapa kali mengusapkan air mata karena sedih. "Saya sedih melihat rakyat banyak yang menderita, padahal kita punya banyak kekayaan alam, namun angka kemiskinan tinggi," tambah Mega.

Tidak hanya Megawati, pada medio 2013, Fraksi PDIP di DPR yang dipimpin Puan Maharani juga pernah menangis dalam Sidang Paripurna DPR, ketika memprotes kenaikan harga BBM. Tidak hanya Puan, sejumlah politisi PDIP di DPR RI saat itu juga terlihat ikut menangis.

Tangisan elite PDIP itu kemudian disusul aksi long march kader PDIP dari Tugu Proklamasi menuju Bundaran Hotel Indonesia hingga Istana Negara pada 19 Juni 2013. Ribka Tjiptaning yang terkenal vokal di DPR saat itu menegaskan, demo tersebut adalah bentuk konsistensi PDIP menolak kenaikan harga BBM.

Kini, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah menanggapi sindiran massa yang menyebut Ketua DPR Puan Maharani tak lagi menangis menyusul kenaikan harga BBM. Menurut Said, kondisi kenaikan harga BBM pada 2013 dan saat ini berbeda, khususnya terkait kondisi geopolitik dunia dan pandemi Covid-19.

"Kondisinya kan berbeda, kondisi hari ini dunia, kita sadar tidak sih kalau ini persoalan geopolitik. Arab Saudi lagi menikmati, para eksportir minyak lagi menikmati profit, dia tidak mau nambah alokasi ke pasar, tidak nyiram pasar, ya naik terus lah," ujar Said.

"Sehingga jangan kemudian 10 tahun lalu disamakan dengan kondisi sekarang sama sekali berbeda sama sekali berbeda," sambung ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu.

Ketua DPR Puan Maharani saat ini mengatakan, pihaknya berkomitmen dalam menjalankan tugas konstitusinya sebaik mungkin. Termasuk dalam mendengarkan aspirasi masyarakat yang menolak kenaikan harga bahan BBM.

"Tentu saja kami akan mendengar, menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah dan kami meminta bahwa pemerintah memang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan penyesuaian harga BBM ini," ujar Puan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Tegasnya, rakyat jangan sampai mengalami kesulitan akibat kenaikan harga BBM ini. Karenanya, ia berharap bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah haruslah tepat sasaran agar mengurangi beban masyarakat.

"Jadi kami meminta kepada kementerian terkait untuk dapat melaksanakan hal-hal tersebut dengan sebaik-baiknya, dan sesuai dengan fungsi pengawasannya DPR akan melakukan pengawasan terkait dengan hal itu di lapangan," ujar Puan.

"Kami akan apa namanya mengakomodir aspirasi tersebut dan nanti akan kami sampaikan melalui komisi-komisi untuk dibicarakan dengan pemerintah," sambung Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Pada Selasa (6/9/2022), ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR RI Jakarta. Dalam kesempatan itu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengancam pihaknya akan melakukan mogok nasional jika sampai akhir tahun harga BBM tidak diturunkan.

Said Iqbal meminta agar kaum buruh tidak takut untuk melancarkan mogok nasional. Bahkan, dirinya siap bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang menimpa kaum buruh akibat mogok nasional tersebut. Karena itu, ia menyerukan aksi mogok nasional secara terbuka, tapi konstitusional dengan mengikuti aturan undang-undang dan menjaga ketertiban.

"Syaratnya gampang, setop produksi, lumpuh ekonomi. Di sini ada pengemudi, bus, Damri, saya akan instruksikan mereka setop operasional. Kita galang kekuatan dengan mahasiswa, kita akan ajak mahasiswa," papar presiden Partai Buruh tersebut.

Dalam kesempatan itu, Said Iqbal juga menyampaikan bahwa ekonomi rakyat telah dilumpuhkan oleh kebijakan yang berpihak kepada kapitalisasi modal. Disebutnya, atas nama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia atau APBN pemerintah tega menyengsarakan rakyat.

Sumber: Republika
Editor: Dardani