Selaku Ketua AIPA

JAKARTA, batamtoday - Ketua DPR Marzuki Alie telah melayangkan surat ke pemerintah Junta Militer Myanmar terkait pembantaian dan pengusiran etnis Rohingya di Myanmar. Surat ketua DPR itu atas nama Presiden ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).

"Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) telah memberikan saran, dan Ketua DPR selaku Presiden AIPA sudah berkirim surat dua hari lalu," kata Surahman Hidayat, Ketua BKSAP di Jakarta, Senin (30/7/2012).

BKSAP, kata Surahman, juga mendesak Marzuki Alie selaku Presiden organisasi Parlemem Negara-negara Anggota Konferensi Islam (PUIC) untuk berkomunikasi dengan OKI (Organisasi Konferensi Islam) guna mencari solusi masalah etnis Rohingya. 

"BKSAP juga akan  akan mengirimkan delegasi ke Myanmar untuk melihat fakta di sana. Pembantaian etnis Rohingya yang beragama Islam di Myanmar membuat dunia terkejut. Ratusan orang Rohingya terusir, sebagian terbunuh dalam bentrokan dengan aparat setempat," katanya.

Sedangkan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menegaskan, pemerintah Myanmar harus mengakui muslim Rohingnya sebagai bagian warga negara Myanmar. "Segala perlakuan diskriminatif harus diakhiri, karena muslim Rohingnya bisa beradaptasi dengan masyarakat sekitar, dan sudah ada puluhan tahun di Myanmar," kata Mahfudz>

Indonesia berharap dengan sosok Aung San Suu Kyi sebagai pejuang HAM dan demokrasi di Myanmar bisa membantu mengatasi masalah etnis Rohingnya. "Kita juga akan amat menyayangkan apabila Aung San Suu Kyi berpandangan bahwa muslim Rohingnya bukan bagian dari masyarakat Myanmar," katanya. 

Anggota Komisi I Al Muzzamil Yusuf mengatakan, Badan Hak Asasi Manusia PBB (UNHCR) melaporkan pasukan keamanan Myanmar berada di balik upaya penghapusan entis Rohingya. Sehingga konflik yang terjadi di Myanmar telah memakan korban dalam jumlah besar dari etnis Rohingya dan sekitar 80.000 orang telah mengungsi.

“Saya sudah sampaikan usulan ke Pimpinan Komisi I dan Ketua BKSAP untuk memutuskan pengiriman delegasi resmi DPR ke Myanmar pada sidang paripurna paska reses. Delegasi akan memantau dan melobi parlemen Myanmar agar mendesak pemerintahnya menghentikan konflik disana," kata Muzzamil.

Muzzammil mendesak Presiden SBY agar segera mengambil sikap resmi terhadap persoalan ini melalui forum ASEAN karena dalam Piagam ASEAN disebutkan tujuan ASEAN adalah menjamin rakyat dibawah anggota negara ASEAN hidup damai di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis.

“Kami meminta agar Presiden SBY, melalui Menteri Luar Negeri berperan aktif menyelesaikan persoalan etnis Rohingya di forum ASEAN secepatnya. Hal ini untuk menjaga agar kondisi kawasan kondusif dan konflik disana tidak meluas ke negara lain," katanya.

Anggota ASEAN lainnya, lanjut Muzzamil, juga harus memastikan kekerasan yang terjadi di Myanmar berhenti dan Muslim Rohingya dijamin hak hidupnya dimanapun mereka berada.

“Selain itu, pengungsi Muslim Rohingya yang tersebar di negara anggota ASEAN harus dilindungi dan diupayakan untuk mendapatkan kewarganegaraan yang jelas di dibawah koordinasi ASEAN," katanya.