Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Gebrak Sambut Baik Rencana Reses Komisi III DPR

Jangan Hanya Jadi Formalitas Konstitusi
Oleh : Dodo
Senin | 16-07-2012 | 13:59 WIB
Uba-Ingan.gif Honda-Batam
Uba Ingan Sigalingging, Ketua LSM Gebrak.

BATAM, batamtoday - LSM Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak) menyambut baik rencana reses Komisi III DPR RI ke Batam namun diharapkan kunjungan tersebut bukan hanya sekedar formalitas konstitusi saja.


"Jangan hanya jadi formalitas konstitusi, reses Komisi III ke Batam harus bisa menjadi sarana penyaluran aspirasi warga," kata Uba Ingan Sigalingging, Ketua LSM Gebrak kepada batamtoday, Senin (16/7/2012).

Uba mengatakan banyak persoalan yang terjadi di Batam maupun Kepri dan Komisi III diharapkan dapat menyerap berbagai persoalan yang terjadi, seperti maraknya korupsi, konflik horizontal antar kelompok terkait persoalan lahan maupun aksi pencurian ikan oleh nelayan asing yang acap kali terjadi di perairan Indonesia yang berbatasan dengan negara lain.

Menurut Uba, warga menanti kiprah nyata dari para wakil rakyat yang duduk di Komisi III DPR RI dalam memberikan solusi-solusi positif terhadap ragam persoalan yang masih terjadi.

"Dua tahun lalu, mereka (Komisi III DPR-red.) pernah datang ke Batam, namun berbagai persoalan yang kami sampaikan seperti kasus korupsi dan persoalan lahan masih saja terjadi di sini. Kami butuh bukti nyata," tukas Uba.

Sementara itu, sambutan positif rencana reses Komisi III ke Batam juga disampaikan oleh Forum Masyarakat Sumatera Utara (Formasu).

Melalui dua pengurusnya, Jamal Sagala dan G. Aritonang, Formasu akan menyampaikan kepada Komisi III, sorotan mengenai lambannya penanganan kasus bentrokan berdarah di Hotel Planet Holiday beberapa waktu lalu.

"Ada keberpihakan Polisi dalam menangani kasus Planet Berdarah, kami minta Komisi III harus turun tangan dalam kasus ini bersama Kompolnas dan Komnas HAM," kata Jamal.

Jamal mengatakan sudah saatnya Komisi III turut mendorong penanganan kasus Planet Berdarah ini ditangani langsung oleh Mabes Polri. Jika memang terbukti ada keberpihakan polisi di daerah dalam kasus tersebut, maka wakil rakyat itu harus berani menyerukan penggantian Kapolda Kepri maupun Kapolresta Barelang, sebagai penanggungjawab keamanan wilayah.

"Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pertanahan Nasional Kota Batam juga harus dimintai keterangan karena ketiga lembaga ini juga turut berperan dalam pecahnya konflik di Planet Holiday yang menewaskan satu orang itu," pungkasnya.

Berita Lainnya

Ratusan Kosmetik Impor Tak Berizin Diamankan BPOM Kepri

23-02-2013 | 15:33 WIB

Bermodal Surat Rekomendasi, Beli Ratusan Liter Premium di SPBU Tembesi

23-02-2013 | 13:43 WIB

Penggunaan Logo Militer oleh Warga Sipil Masih Marak di Batam

23-02-2013 | 12:24 WIB