Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Gubernur Kepri dan Para Menteri Bahas Rencana Singapura Terapkan VTL Lagi
Oleh : Putra
Minggu | 09-01-2022 | 15:04 WIB
vicoN-ansar_luhut_ahb.jpg Honda-Batam
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menggelar video conference dengan para menteri (Foto: Istimewa)

BATAMTODAY.COM, Batam - Singapura berencana untuk membuka lagi penerapan jalur perjalanan tervaksinasi atau Vanccinated Travel Lane (VTL).

Negeri Singa ini sebelumnya menangguhkan sementara seluruh tiket perjalanan VTL, imbas dari meningkatnya kasus infeksi covid-19 baru, khususnya varian Omicron dari jalur impor.

Ini artinya maskapai tidak lagi diizinkan menjual tiket penerbangan VTL baru untuk perjalanan ke Singapura.

Aturan ini berlaku mulai Kamis (23 Desember) hingga 20 Januari 2022.

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad bereaksi terhadap rencana penerapan Jalur Perjalanan Tervaksinasi atau Vaccinated Travel Lane (VTL) atau reaktivasi Travel Corridor Arrangement (TCA) Indonesia- Singapura yang akan melihat dulu perkembangan kasus covid 19 varian omicron selama dua minggu depan.

Gubernur Kepri pada dasarnya menyepakati hal tersebut.

Namun ia berharap, agar rencana-rencana dengan persiapan kurang lebih setahun tersebut dapat segera direalisasikan.

"Karena kondisi pariwisata di Kepri memang sudah sangat memprihatinkan. Kita selalu melakukan pertemuan dengan pengusaha pengelola pariwisata, khususnya wisata leisure yang sampai saat ini tidak ada sama sekali wisatawan mancanegara yang masuk ke Kepri" kata Gubernur saat Video Conference (Vicon) bersama para Menteri, Sabtu (8/1/2022).

Bilateral VTL antara Indonesia dan Singapura memang menjadi salah satu agenda pembahasan yang dipimpin oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto

Selain perkembangan persiapan vaksinasi dosis lanjutan (booster), penetapan pemisahan level asesmen untuk daerah pintu masuk bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN), serta persiapan penyelenggaraan MotoGP 2022 di KEK Mandalika.

Gubernur Ansar menyebut angka pengangguran terbuka di Kepri saat ini sudah di atas 9,9 persen.

Penyumbang terbesarnya dari sektor pariwisata.

Sedangkan untuk sektor yang lain sudah mulai menunjukkan perbaikan.

"Untuk itu setelah 2 minggu ke depan kami mengevaluasi perkembangan omicron. Barangkali sudah dapat memulai bentuk travel bubble di kawasan-kawasan khusus yang memang sudah kami sepakati sebagai pilot project seperti Bintan Resort dan Nongsa Sensation dengan isolated area," usul Gubernur Kepri Ansar Ahmad.

Menurut Ansar Ahmad, berdasarkan hasil evaluasi Pemprov Kepri dengan pihak Singapura mengenai persiapan, kedua kawasan tersebut sudah sangat siap.

Baik dari segi sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability), penerapan bluepass, dan juga fasilitas-fasilitas PCR yang lain.

"Kami juga mewajibkan mereka menyediakan mesin Tes Cepat Molekuler (TCM) agar semua dapat terdeteksi dengan cepat (hasil PCRnya). Jadi kalau dalam dua minggu ini sudah membaik mungkin kita dapat mulai dari dua kawasan ini. Kami di daerah juga bersama-sama akan mengawasi secara serius karena kedua kawasan ini tidak berafiliasi dengan masyarakat," ungkap Gubernur.

Pada kesempatan itu, Gubernur Kepri juga mengajukan diskresi jika penerapan travel bubble tersebut direalisasikan dalam bentuk diskresi kekarantinaan.

"Karena length of stay wisatawan Singapura ke Kepri itu rata-rata 3 hari. Maka barangkali karantina yang dapat diterapkan adalah karantina kawasan dengan jangka waktu 3 hari. Karena kawasan tersebut pintu masuk dan keluarnya benar-benar dapat dikontrol," ungkap Ansar Ahmad.

Dalam rapat tersebut juga disepakati, adanya pemisahan level asesmen untuk daerah pintu masuk bagi PPLN, yaitu DKI Jakarta, Kepri dan Kalbar.

Untuk tahap selanjutnya Jawa Timur yang kemudian akan mendapat kebijakan serupa.

Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan menekankan memang perlu adanya pemisahan level asesmen karena jika tidak akan mengakibatkan levelling yang tidak fair.

Karena dengan varian omicron yang ada di Indonesia 96 persennya berasal dari PPLN.

"Untuk itu perlu kehati-hatian kita, dalam dua minggu kedepan amati dulu sebelum membuat keputusan," ujar Menko Luhut.

Editor: Surya