Panglima TNI yang Baru Harus Mengerti Papua dan Laut China Selatan

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pengamat Sosial Politik Surya Fermana mengataka, masa jabatan Panglima TNI Hadi Tjahjanto akan berakhir pada bulan November 2021.

Namun hingga saat ini Presiden belum mengirimkan nama calon Panglima TNI ke DPR RI. DPR mewanti-wanti sebentar lagi akan melakukan reses pada awal Oktober, sehingga bila terlambat baru bisa diajukan awal November.

"Selama kepemimpinan Hadi Tjahjanto situasi keamanan di Papua terus bergolak padahal pada masa kepemimpinan Gatot Nurmantyo relatif stabil. Saat ini separatis teroris di Papua makin ganas bahkan menyasar pelayan sosial seperti suster. Hampir seluruh wilayah Papua seketika bisa bergolak secara mengejutkan," kata Surya Fermana dalam keterangannya, Minggu (19/9/2021).

Menurut dia. Papua adalah bagian dari NKRI yang tidak dapat dipisahkan yang secara legal sudah diakui PBB. Papua sebentar lagi menjadi tempat dilaksanakannya even Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan menjadi pertaruhan wibawa negara. Pada fase awal pemerintahan Jokowi terbesit harapan besar pembangunan Indonesia yang berkeadilan wilayah.

Presiden telah membangun jalan trans Papua dan berbagai infrastruktur lainnya serta menyamakan harga BBM Papua dengan daerah lainnya.

Bahkan salah satu tahun baru Presiden dirayakan di Papua, yaitu Tahun Baru 2016, terlihat Jokowi sangat dekat dengan masyarakat Papua.

"Papua menjadi lumbung suara kemenangan Jokowi pada saat Pilpres," katanya.

Untuk membangun Papua yang damai diperlukan penguatan teritorial dan intelijen di TNI.

"Presiden punya kesempatan pada momentum pergantian Panglima TNI dan jangan sampai salah keputusan," katanya.

sementara berkaitan dengan keamanan Laut yang bergolak disebabjan arogansi China di LCS juga memerlukan kemimpinan TNI yang kuat dan berwibawa.

"Angkatan Laut Indonesia terlihat lemah setidaknya dari tenggelamnya KRI Nanggala 402 dan KRI Teluk Jakarta 541," katanya.

Panglima TNI yang baru harus mempunyai relasi internasional agar mampu membangun kekuatan militer yang disegani China.

Namun, sejauh ini terlihat Presiden tidak terlalu menganggap urgen persoalan Papua dan LCS karena merasa keadaan politik nasional dan oposisi dapat dikendalikan dengan paduan kekuatan TNI, Polri dan BIN.

"Papua dan LCS adalah kedaulatan Negara. Jangan sampai salah pilih Panglima TNI!" katanya.

Editor: Surya

---