Inilah Masalah yang Harus Diatasi Panglima TNI Baru, Termasuk soal Laut China Selatan

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin, mengungkapkan, ada empat masalah yang harus mampu diatasi sebagai tantangan sekaligus kemampuan yang dimiliki oleh calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendatang. Dikatakannya, Panglima TNI ke depan itu harus harus memiliki kemampuan yang pertama adalah melanjutkan.

"Ini kan tugas, melanjutkan pembangunan TNI minimum essential force, di mana ini adalah tahap ketiga atau tahap terakhir tahun 2024. Kita baru tercapai sekian puluh persen, dulu 100 persen, mungkin prediksi saya 60%. Jadi, kalau misalnya bisa sisa tahun ini sampai 2024 itu nambah 20%, insyaAllah, 80% minimum essential force. Tentunya harus diseselaikan oleh Panglima yang baru nanti," tuturnya saat diskusi dialektika Demokrasi bertema 'Tantangan Besar Panglima TNI Baru' di Media Center Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/9/2021).

Dikatakannya, minimum essential force itu bisa saja berubah situasinya. "Perlu ada penguatan-penguatan berdasarkan ancaman di lingkungan, baik geopolitik maupun geo strategi," terangnya.

Kedua, adalah melanjutkan dan menjaga serta meningkatkan profesionalisme prajurit, berdasarkan frekuensi pelatihan dan pendidikan. Dari profesionalisme yang kita sekarang harus ditingkatkan lagi.

"Tidak bisa lagi para prajurit TNI itu memiliki kemampuan yang asal-asalan. Sudah dilengkapi dengan senjata yang bagus, ya, tingkatkan profesionalismenya. Ini yang harus diasah oleh panglima TNI dalam rangka kesiapan menghadapi setiap ancaman ke depan," jelas mantan Perwira Tinggi TNI-AD berpangkat Mayjen ini.

Kemudian yang ketiga, yang harus mampu dibenahi oleh Panglima TNI ke depan itu adalah disiplin. "Pasalnya, dalam catatan saya, dalam 2 sampai 3 tahun terakhir ini ada ratusan prajurit yang desertir melarikan diri dari satuannya, terlibat perkelahian, dan kasus-kasus kriminal lainnya.

Ini harus menjadi fokus Panglima ke depan. Menekan, eliminasi sekecil mungkin, supaya kasus kasus indisipliner itu tidak terulang kembali," tegasnya.

Lalu yang keempat, Panglima TNI harus bisa meningkatkan kesejahteraan prajuritnya. Di mana dalam hal ini termasuk pula kesehatan dan pendidikan prajurit serta keluarganya.

"Jumlah asupan prajurit itu paling tidak 3800-4000 kalori perharinya. Dana untuk itu harus ditingkatkan dari Rp65 ribu menjadi Rp100 ribu per hari. Kesehatan juga, serta pendidikan untuk keluarganya ini juga harus diperhatikan. Kalau Panglima TNI ke depan itu bisa melaksanakan ini, maka insya Allah, akan ada nanti kita menghasilkan prajurit yang benar-benar profesional," tandas politikus PDI-P tersebut.

Sedangkan Anggota Komisi I dari F-PPP Syaifullah Tamliha mengatakan, siapapun Panglima TNI-nya juga harus bisa menghadapi tantangan menyangkut Laut China Selatan.

Indonesia tetap berpegang dari UNCLOS dari 1982 bahwa Natuna menjadi bagian dari negara NKRI, meski China tidak mengakui adanya UNCLOS itu, dan mengatakan sejak tahun 1947 itu adalah bagian dari sembilan garis putus bagi nelayan mereka melaut.

"TNI Angkatan Laut tugasnya 12 mil dari garis pantai, kalau Bakamla itu di zona ekonomi exklusif 200 mil dari bibir pantai. Jadi berbeda garis dengan bibir, itulah yang akan menjadi tantangan siapa pun, masalah Laut China Selatan ini," kata Syaifullah Tamliha.

Sementara pada kesempatan yang sama, pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, terkait bursa pemilihan Panglima TNI banyak dikaitkan dengan isu politik elektoral 2024. Padahal, menurutnya, tidak berkaitan secara langsung.

"TNI tidak lagi mengambil ruang politik praktis diluar ruang politik negara, ini amanat reformasi. Menjaga demokrasi dan mengawal pemilu agar damai dan lancar. Sehingga TNI bisa menjaga reputasi Negara. Panglima TNI ke depan juga harus bisa disiplin dalam sistem, pembinaan SDM, dan karier prajuritnya. Modernisasi alutsista juga jangan melupakan kompetensi prajurit," paparnya.

Editor: Surya

---