Kasus Kondom, DPR akan Panggil Menkes

JAKARTA, batamtoday - Terkait kasus sosialisasi kondom pada remaja yang membuat kaget masyarakat, maka Komisi IX DPR RI akan memanggil Menkes Nafsiah Mboi pada rapat kerja, Senin (30/6) minggu depan, untuk menjelaskan kebijakan kampanye dan penggunaan kondom di kalangan remaja dan pelajar.

Pihaknya mengakui tidak mengerti maksud dari Menkes mengeluarkan kebijakan itu, dan pasti kebijakan tentang kondom itu akan lebih banyak negatif atau madhorotnya.

"Sosialisasi itu sebetulnya banyak negatifnya, meski ada positifnya. Yang saya kritisi, jangan sampai niat baik Ibu Nafsiah untuk resiko seks tinggi itu justru jadi banyak negatifnya, karena diberikan pada remaja 15 hingga 24 tahun. Sementara anak 15 tahun belum mengerti, nanti jangan-jangan kondomnya diletakkan di jari, ini untuk apa yah? Sehingga dari coba main-main, nantinya malah ketagihan, terus enggak ada kondom, justru jadi gawat," tandas Ribka pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (21/6).

Menurut Ribka, untuk menghindari bahaya AIDS tidak hanya melalui kebijakan cara kampanye kondom. Tapi, dengan cara lain, seperti memberikan pengobatan bagi penderita AIDS secara gratis. Di mana penyebaran AIDS tidak semata terkait hubungan seksual, tapi bisa melalui transfusi darah, jarum suntik dan lain-lain.

"Karena di LP (Lembaga Pemasyarakatan) itu penderita AIDS sampai ingin yang lain ketularan, tusuk giginya, dan diletakkan di rumah makan agar orang lain ketularan," ujar Ribka menyontohkan.

Seharusnya lanjut Ribka, Nafsiah selaku Menkes harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan. "Sama degan kasus 'Ayat Tembakau'. Setiap berbeda menteri, kebijakannya berbeda pula. Seharusnya lebih baik ibu Nafsiah mempelajari dulu, meneruskan saja (kebijakan dan program) Menkes sebelumnya, almh ibu Endang, soal rumah sakit Pratama dan BPJS," katanya mengingatkan.

Politisi PDIP itu mengimbau sebaiknya remaja tidak dikenalkan pada kondom. Katanya, “Bukan apa-apa, nanti dikhawatirkan mereka malah penasaran dan ingin coba-coba. Kalau tujuannya untuk mencegah bahaya AIDS atau aborsi di kalangan remaja, jelaskan saja bahaya negatif seks bebas," katanya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nova Rianti Yusuf menegaskan DPR akan meminta keterangan resmi dari Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan Murti Utami, terkait polemik pemberian kemudahan akses bagi remaja untuk memperoleh kondom pada Senin depan itu.

“Menkes akan mengeluarkan kebijakan untuk mengintensifkan penggunaan kondom dengan sasaran kalangan dengan perilaku seks berisiko, termasuk pasutri. Program ini bertujuan untuk menghindari penularan penyakit dan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Kampanye ini sesuai dengan target indikator MDGs, yaitu sasaran terhadap mereka yang memiliki seks beresiko," kata Nova.

Hal yang sama diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung, jika fenomena kondom di kalangan remaja itu sudah bukan hal yang aneh. Tapi tidak serta merta perlu ada sosialisasi kondom bagi remaja. Mereka hanya perlu diajarkan, diberitahu negatifnya seks bebas.

"Saya melihat agar berlebihan. Bahwa itu perlu diajarkan tapi tidak perlu disosialisasikan. Saya melihat sebagai orang timur walaupun saya berpikiran modern kita tidak perlu sosialisasi terbuka seperti ini," ujar Pramono.

Pesan kuncinya adalah mengedepankan upaya pengenalan penyebab HIV/AIDS, proses penularan, dan pencegahan dengan jargon "no drugs no free sex. Hal ini akan semakin jelas kata Pramono dalam Raker yang akan berlangsung Senin depan.

Sebelumnya Menkes Nafsiah Mboi, menyampaikan perlu ditingkatkannya pendidikan agama dan pendidikan kesehatan reproduksi untuk melindungi para remaja dari perilaku seks beresiko. Juga dengan kampanye ABAT (Aku Bangga Aku Tahu) dengan target usia 15-24 tahun.

---