Herlini Minta Pemerintah Percepat Pemulangan TKI di Suriah

JAKARTA,batamtoday – Anggota Komisi IX Herlini Amran meminta Pemerintah melalui Kementrian Tenaga kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) bersama Kementrian Luar Negri (Kemenlu) RI untuk segera mempercepat pemulangan TKI/WNI di Suriah karena gejolak politik di negara tersebut akibat Perang saudara yang terjadi mengancam berpotensi mengancam jiwa Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

“Pemerintah harus segera mempercepat memulangkan seluruh TKI/WNI yang berada di Suriah. Jangan menunggu ada korban dulu baru bergerak karena kondisi disana sudah sangat tidak amat lagi sekarang,” kata Herlini Amran di Jakarta, Jumat (15/06).

Bahkan lanjut Herlini, beberapa waktu yang lalu sempat beredar isu terdapat dua orang TKI, yaitu Ani dan Aminah menjadi korban tewas. Walaupun Akhirnya KBRI di Damaskus sudah membantahnya.

Legislator PKS ini juga meminta Pemerintah untuk jangan hanya menunggu masukan-masukan dan menunggu kabar, seharusnya pemerintah bisa proaktif mencari informasi keberadaan WNI/TKI disana. “Sehingga bisa mempercepat proses evakuasi tersebut yang menjadi kewajiban negara dalam melindungi warganya yang berada di negara yang tengah berkonflik,” ujanya

“Masa baru 240 orang dari total 11.760 orang warga negara Indonesia/tenaga kerja Indonesia dipulangkan dari Suriah dari 3 Februari sampai dengan 11 Juni 2012,” geramnya.

Dari jumlah yang dipulangkan itu pun, hanya sebanyak 200 orang TKI dan sisanya adalah WNI. Menurut Deputi Bidang Perlindungan BNP2TKI, Lisna Y. Poeloengan, pemulangan WNI/TKI dari Suriah ke Tanah Air merupakan domain Kemenlu.

Anggota DPR dapil Kepuluan Riau ini juga meminta agar jangan main lepas tangan dan saling tunjuk-tunjukan ketika ada permasalahan seperti ini. “Ini terkait Nyawa, jadi seharusnya seluruh kelembagaan negera terkait bisa saling bersinegi mengevakuasi TKI/WNI secepatnya. BNP2TKI bisa memberikan data jumlah TKI disana dan Kemenlu bisa segera menjemput langsung,” ujarnya.

“Pemerintah juga di harapkan menjadikan kejadian ini menjadi pelajaran untuk memperketat pengawasan keberangkatan TKI ke negara-negara yang sedang di lakukan moratorium pengiriman TKI dan Pemerintah sekali lagi perlu memverifikasi dan mendata ulang PJTKI-PJTKI nakal yang bekerja sama dengan oknum pemerintah memaksakan keberangkatan TKI ke negara-negara tersebut,” pungkasnya.

Berdasarkan data Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi (Puslitfo) BNP2TKI, total penempatan TKI di Suriah mencapai 11.760 orang. Sebagian besar atau 11.559 merupakan TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) dan 201 terdiri TKI sektor formal yang bekerja di pengguna berbadan hukum atau perusahaan. Pemerintah juga telah memberlakukan kebijakan penghentikan sementara (moratorium) penempatan TKI ke Suriah sejak 9 Agustus 2011.

---