Pemda di Kepri Diminta Tentukan Destinasi Pariwisata Unggulan

BATAM, batamtoday - Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kepri diminta menentukan destinasi pariwisata di masing-masing daerahnya sebelum melakukan pembangunan proyek-proyek infrastruktur vital, yakni jalan, jembatan, pelabuhan dan bandara guna mendukung pembangunan destinasi pariwisatanya tersebut.

Ahars Sulaiman, Anggota Komsi II DPRD Provinsi Kepri mengatakan, pemerintah kabupaten/kota di Kepri idealnya melaksanakan hasil rapat koordinasi perumusan rencana induk pembangunan pariwisata daerah (RPPIDA) yang telah dilaksanakan beberap hari lalu di Gedung Graha Kepri, Batam.

"Dalam RIPPDA, disepakati bahwa pada saat ini yang menjadi fokus perhatian adalah pembangunan destinasi pariwisata," ujarnya, Sabtu (26/5/2012).

Dia menjelaskan, dalam RIPPDA Provinsi Kepri terdapat empat hal yang menjadi ruang lingkup pembangunan kepariwisataan, antara lain pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan promosi pariwisata, pembangunan industri pariwisata dan pembangunan lembaga kepariwisataan.

Dan pada saat ini ruang lingkup yang menjadi kebijakan Provinsi Kepri adalah pada pembangunan destinasi pariwisata.

"Karena itu, kabupaten/kota di Kepri yang mempunyai destinasi pariwisata harus betul-betul memilih yang mana yang menjadi prioritas pembangunan destinasi pariwisata. Kalau semua ruang lingkup itu digarap, tidak akan pernah selesai," jelasnya.

Seperti Natuna, yang dinilainya tidak tepat dijadikan sebagai kawasan pariwisata berkonsep MICE karena minim infrastruktur penghubung dan pintu masuk. Daerah ini, katanya, lebih tepat menonjolkan daerah-daerah yang memilliki keindahan bahari dan alam sebagai destinasi pariwisatanya.

Bila masing-masing kabupaten/kota sudah menentukan destinasi pariwisatanya maka akan lebih mudah merencanakan program selanjutnya, yakni pembangunan infrastruktur penunjangnya. Mengingat masalah infrastruktur dinilainya masih menjadi hambatan terbesar dalam pengembangan kepariwisataan di Kepri.

Infrastruktur penunjang tersebut, Ahars Sulaiman, juga harus disesuaikan dengan geografi wilayah Kepri yang merupakan daerah kepulauan sehingga pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan dan bandara menjadi infrastruktur yang perlu didahulukan.

Tiap tahun, masing-masing kabupaten/kota di Kepri harus membangun infrastruktur-infrastruktur tersebut baik melalui penganggaran APBD daerahnya, APBD provinsi maupun dengan meminta bantuan anggaran dari APBN.

"Harus secara berkesinambungan setiap tahun. Kepri tidak akan mungkin tiba-tiba sama dengan Yogya dan Bali yang sudah puluhan tahun membangun infrastruktur pariwisatanya," sambung Ahars.

Karena itu juga, lanjutnya, pembangunan infrastruktur tersebut sangat memerlukan peran swasta karena membutuhkan biaya yang sangat besar terlebih sampai sekarang peran swasta dinilainya masih kurang maksimal dalam pembangunan infrastruktur pariwisata di Kepri.

Padahal pada 2013 saja, dia menaksir Kepri membutuhkan anggaran setidaknya Rp90-100 miliar untuk mulai membangun infrastruktur pariwisata secara intensif.

"Kalau dibangun mulai sekarang, saya optimis 50 tahun kedepan paiwisata di Kepri bisa jadi primadona tujuan wisata nasional dan internasional," katanya.

---