Oleh Aditya Akbar

PEMERINTAH terus berusaha memulihkan sektor perekonomian, meskipun saat ini fokus untuk menyelamatkan kesehatan rakyat. Upaya ini dilaksanakan agar daya beli masyarakat dapat kembali meningkat.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditujukan kepada kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar kelompok ini dapat tetap bangkit di tengah pandemi. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani merinci realisasi anggaran program PEN dan penanganan dampak pandemi covid-19 untuk setiap bidangnya. Secara total, anggaran PEN mencapai Rp 695,2 triliun.

Sri menuturkan, Presiden Joko Widodo telah mendorong seluruh kementerian dan lembaga untuk mengakselerasi penyaluran dana PEN tersebut. Tujuannya, mendorong percepatan pemulihan ekonomi pada tahun ini.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Kebijakan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan melakukan realokasi dana PEN supaya dapat terserap 100%.

Berdasarkan data yang disampaikannya, sebanyak dua sektor ditargetkan mengalami kenaikan anggaran. Pertama sektor perlindungan sosial dari pagu anggaran Rp 203,90 triliun menjadi Rp 242,01 triliun atau setara 118 persen.

Kedua, dukungan kepada sektor UMKM dari Rp123,47 triliun menjadi Rp128,05 triliun atau setara 103 persen.

Namun, serapan anggaran pada sektor lainnya diprediksi tidak mencapai 100 persen. Dana tersebut meliputi, sektor kesehatan diprediksi sebesar Rp 84,02 triliun atau 95,96 persen dari anggaran Rp 87,55 triliun.

Kemudian, serapan sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah diproyeksi sebesar Rp 71,55 triliun, atau 67,42 persen dari Rp106,11 triliun.

Selanjutnya, serapan pembiayaan korporasi diproyeksi mencapai Rp 49,05 triliun atau 89.64 persen dari pagu anggaran Rp 53,60 triliun. Kemudian, proyeksi realisasi insentif dunia usaha mencapai 100 persen dari apgu senilai Rp 120,61 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, dirinya mengungkapkan realisasi PEN hingga 17 September 2020 tercatat sebesar Rp 254,4 triliun. Angka serapan tersebut setara 36,6 persen dari pagu anggaran Rp695,2 triliun.

Sebelumnya, Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin sempat mengatakan bahwa pemerintah hingga saat ini belum menyalurkan anggaran pembiayaan korporasi sebesar Rp 53,60 triliun.

Budi Gunadi menuturkan dana tersebut ditargetkan dapat terealisasi pada akhir September ini. Pasalnya, pemerintah akan mencairkan sejumlah Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah perusahaan.

Budi juga memprediksi apabila dana tersebut resalurkan semua dan berputar di masyarakat, tentu saja hal tersebut dapat memberikan sumbangan Rp 200 triliun ke Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Dengan itu, ia berharap kontraksi ekonomi sebesar 5,32 persen pada kuartal II 2020 lalu bisa terobati.

Pasalnya, berdasarkan hitungan kasar yang ia lakukan, kontraksi sebesar 5,32 persen pada kuartal II tersebut setara dengan kehilangan sumbangsih ke PDB sekitar Rp 190 triliun.

Angka tersebut berasal dari asumsi PDB Indonesia sebesar Rp 3.625 triliun di tiap kuartal di mana selama satu tahun total PDB mencapai Rp 14.500 triliun.

Sehingga apabila bisa mencapai Rp 100 triliun, diharapkan dapat membantu menopang perekonomian Indonesia.

Ia juga menurutkan, target Rp 100 triliun akan didorong pemenuhannya melalui program perlindungan sosial dan bantuan kepada UMKM.

Hingga 14 September lalu, penetrasi 2 program baru tersebut cukup baik. Dengan total realisasi serapan anggaran perlindungan sosial mencapai Rp 120,36 triliun atau setara 59,03 persen.

Pada kesempatan sebelumnya, Sri Mulyani juga sempat mengatakan bahwa kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dapat membantu terciptanya pemulihan aktifitas ekonomi.

Dirinya mengharapkan masyarakat yang melakukan aktifitas atau kegiatan terutama di luar ruangan dapat memanfaatkan protokol kesehatan se-optimal mungkin, apalagi pandemi Covid-19 belum akan berakhir dalam waktu dekat.

Di sisi lain, pemerintah juga terus berkomitmen untuk menangani persoalan kesehatan melalui pemberian alokasi anggaran yang memadai, prioritas penerima manfaat dan memperkuat koordinasi antara K/L dengan daerah.

Ia menegaskan, pemerintah juga akan terus menjaga dinamika kondisi sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat dengan tetap mengedepankan konsitensi dan kredibilitas.

Menteri Sri Mulyani juga memastikan kinerja perekonomian belum akan pulih dalam waktu singkat, mengingat pandemi telah mempengaruhi aktifitas ekonomi, hal ini terlihat dari lesunya daya beli masyarakat.

Oleh karena itu, Program Pemulihan Ekonomi Nasional tentu saja perlu digalakkan, agar Indonesia dapat kembali bangkit dan tidak mengalami resesi yang berkepanjangan.*

Penulis aktif di Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini Jakarta