BATAMTODAY.COM, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pengadaan alat untuk penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah di Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang, Kepulauan Riau tidak transparan.

Hal tersebut berdasarkan penelusuran ICW yang dikumpulkan dari Rencana Umum Pengadaan (RUP) di Kementerian Kesehatan yang diakses melalui halaman website https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/rekap/klpd/K9 dan LPSE Kementerian Kesehatan.

Peneliti ICW Dewi Anggraeni mengatakan, berdasarkan penelusuran ICW di sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak ditemukan informasi yang lengkap terkait pengadaan barang di RSKI Pulau Galang tersebut.

• BACA JUGA: Kementerian PUPR Kucurkan Rp 400 M untuk Pembangunan RS Penyakit Menular di Galang

"Informasi pengadaan pembangunan RSD Pulau Galang minim, tidak ditemukan di SiRUP/LPSE Kemen PUPR. Memang ditemukan di LPSE Kementerian Kesehatan, tapi bisa dilihat dalam gambar yang ditampilkan sangat umum," kata Dewi dalam diskusi daring, Selasa (1/9/2020).

Ia pun membandingkan dengan laporan pengadaan barang dan jasa Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. ICW melihat Provinsi Kalimantan Barat menampilkan belanja penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatannya dengan baik dan secara rinci.

"Kami baru menemukan satu Dinas Kesehatan Provinsi yang begini," ujar Dewi.

• BACA JUGA: Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Kemajuan Pembangunan RS Khusus Covid-19 di Pulau Galang

Atas temuan itu, ICW memaklumi dalam keadaan darurat, pemerintah dituntut untuk melakukan pengadaan dengan cepat dan fleksibel. Namun, pengadaan tersebut harus tetap transparan dan akuntabel.

Oleh karenanya, ICW mendesak pemerintah terbuka terkait informasi mengenai anggaran dan publikasi penanganan Covid-19 baik oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan maupun BNPB. Informasi tersebut harus diumumkan secara berkala dan terperinci.

"Kementerian Kesehatan harus menginformasikan seluruh rencana umum pengadaan dan realisasi pengadaanya di kanal Sirup maupun LPSE yang terkait penanganan Covid-19," tutur Dewi.

• BACA JUGA: Apresiasi Pembangunan RS Darurat di Pulau Galang

Kementerian Kesehatan, juga harus memperinci informasi yang disampaikan pada situs Sirup.lkpp.go.id dengan menyebutkan secara rinci spesifikasi pekerjaan, volume dan uraian pekerjaan. Selain itu, Kementerian Kesehatan harus lebih cermat menggunakan metode pengadaan yang sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018 dalam penanganan Covid-19.

Dalam hal ini, pemerintah harus membangun kanal khusus yang menyediakan segala informasi pengadaan terkait penanganan Covid-19 diberbagai Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah supaya lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Sumber: Republika.co.id

Editor: Surya