Polemik Penggusuran Pasar Induk Jodoh, Lukita: Pendekatan Pemko Batam ke Pedagang Kurang

BATAMTODAY.COM, Batam - Mantan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo, menganggap adanya keputusan Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam melakukan penggusuran di kawasan Pasar Induk Jodoh, berpotensi menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

Hal ini disampaikannya karena adanya keterikatan emosional yang dirasakan terhadap para pedagang yang biasa beraktivitas di kawasan tersebut. Sebelumnya diketahui, adanya penyerahan aset pengelolaan Pasar Induk Jodoh sendiri, diserahterimahkan di saat masa kepemimpinan Lukita sebagai Kepala BP Batam.

"Penyerahannya sekitar Juli 2018 Pasar Induk Jodoh adalah barang milik negara yang kemudian diserahkan ke Pemko Batam untuk direvitalisasi agar lebih baik lagi. Saat itu permintaan sangat mendesak karena Pemko ingin merevitalisasi Pasar Induk Jodoh," ungkapnya, saat dihubungi, Rabu (13/11/2019).

Lukita yang juga mantan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu pun menjelaskan makna pembangunan, yang merupakan proses sistematis terencana. Apalagi pada saat hal ini langsung bersinggungan dengan masyarakat yang telah berada di suatu kawasan tersebut.

Oleh karena itu, menurutnya harus ada upaya memanusiakan manusia agar lebih baik lagi. Lebih lanjut Lukita mencotohkan mengenai revitalisasi Pasar Induk Jodoh, selain dari sisi pembangunan fisik, pedagang di Pasar Induk Jodoh juga merupakan obyek pembangunan.

"Memang benar kita akan utamakan untuk infrastrukturnya, tapi untuk pedagang sendiri juga harus dianggap sebagai objek yang harusnya menjadi prioritas lanjutan," paparnya.

Adanya polemik yang terjadi saat ini, menurutnya dikarenakan masih kurangnya dialog antara kedua belah pihak. Hal ini sendiri diakuinya dapat meminimalisir dan memangkas potensi kesalahpahaman yang mungkin diterima oleh pihak pedagang.

"Saya kira sebaiknya pimpinan daerah langsung turun untuk mengajak dialog hingga adanya titik temu dua belah pihak. Harus ada proses dialog dan saling mendengar. Ini tidak hanya untuk Pasar Induk Jodoh saja, namun juga keseluruhan pembangunan Batam ke depan," tambahnya.

Dengan berdialog, dua pihak menurutnya bisa saling mendengarkan. Dari sisi masyarakat bisa menyampaikan keluhan yang dialami, seperti alasan masih enggannya para pedagang dengan dengan pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Lukita berharap saat ini harusnya ada komunikasi dua arah secara intens antara pimpinan daerah dan masyarakat. Dalam hal ini, pedagang di Pasar Induk Jodoh juga harus diprioritaskan untuk mendapatkan kios secara gratis.

"Seperti yang saya katakan di awal, pembangunan itu butuh proses. Tertunda tidak apa-apa karena yang penting manusia yang terdampak pembangunan bisa mengerti jika pembangunan dilakukan untuk bikin semuanya lebih baik lagi," tuturnya.

Editor: Chandra

---