BATAM, batamtoday - Bagaimana mungkin masyarakat bisa yakin pemerintah kota mampu mengatasi ancaman banjir yang begitu mudahnya mendera Batam bila Kepala Dinas Pekerjaan Umum pun tidak ingat berapa jumlah anggaran perbaikan atau pembangunan drainase yang dialokasikan pada tahun ini.

Hal menarik terjadi usai rapat dengar pendapat yang difasilitasi Komisi III DPRD Batam mengenai penanganan banjir di Kota Batam dengan mengundang sejumlah pihak terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum, Rabu (11/4/2012).

Sejumlah wartawan saling bertanya kepada Yumasnur, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam, tentang langkah-langkah yang diambil dinas itu untuk mengantisipasi banjir yang rentang terjadi di Batam setiap kali hujan turun.

Awalnya, Yumasnur masih dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan dengan pernyataan-pernyataan yang diplomatis.

Namun, ketika salah seorang wartawan bertanya mengenai alokasi anggaran yang tersedia untuk pembangunan dan perbaikan drainases, Yusmanur tiba-tiba gelagapan.

"Saya enggak ingat angka pastinya, sekitar 40 an (Miliar) gitu lah," katanya terbata-bata.

Setelah itu dia buru-buru engalihkan topik pembicaraan ke hal lain dan para wartawan pun hanya bisa geleng-geleng kepala.

Ternyata 'penyakit lupa' tidak saja sering dialami para pesakitan kasus korupsi, pejabat pemeritah kota yang tidak sedang menjadi pesakitan pun bisa mengalaminya.

Padahal dalam penjelasannya, Yumasnur begitu banyak mengatakan baik secara langsung atau tidak, pentingnya infrastruktur drainase dalam menekan potensi banjir.

Yumasnur menuturkan, pihaknya masih kesulitan memperbaiki saluran drainase yang sudah terpasang bahkan termasuk membangun drainase baru untuk mengatasi banjir yang saat ini kerap melanda Kota Batam.

Kadis PU Kota Batam Yumasnur mengungkapkan penyebab banjir di Kota Batam saat ini disamping disebabkan faktor curah hujan yang tinggi juga banyak disebabkan perubahan tata guna lahan.

Perubahan tata guna lahan kini banyak sudah mengambil lahan yang sebenarnya sudah dialokasikan untuk dibangun saluran drainase.

"Jangankan bangun dimensi untuk memperaiki saja susah. Lahan sudah dialokasikan tapi alokasi drainase tidak ada," ujarnya.

Menurutnya, sekarang banyak perubahan tata guna lahan sehingga alokasi lahan yang seharusnya digunakan untuk drainase namun tidak dibangun.

"Sudah berubah, banyak yang lakukan land clearing, cut and fill, padahal itu masuk ke drainase, ini akibat pemanfaatan lahan dalam pelaksanaannya tidak bisa dibangun drainase lagi atau diperlebar dimensinya, akhirnya pengelolaan lahannya kurang dijaga jadi berdampak banjir," paparnya.

Drainase Primer dan Sekunder yang sudah terpasang, jelas dia, saat ini Batam memiliki 121 ribu meter drainase yang diantaranya termasuk 14ribu meter drainase beton.

Menurutnya, dalam perubahan tata guna lahan sekarang banyak ditemukan lokasi resapan air yang sekarang malah digunakan untuk membangun bangunan,

Tetapi ia beralasan pihaknya tidak terkait langsung dalam pengalokasian lahan yang ada di Batam tetapi hal tersebut merupakan wewenang BP Batam yang memberikan beberapa ijin seperti fatwa planologi, dan cut and fiil. 

"Sementara IMB ada Dinas Tata Kota, PU tidak terkait sama sekali dalam legalitas pengalokasian lahan. Tapi kami terkait dampak dari pengerjaan lahan itu jika berdampak banjir," katanya.

Ia menegaskan tentang tata guna lahan di Kota Batam selain BP Batam harus membahas masalah ini, menurutnya pihak pengembang yang memperoleh lahan harus memperhatikan masalah alokasi lahan untuk drainase.

Dengan ketidakjelasan saluran drainase ini, ia menilai dengan dana yang besar pun, Batam akan sulit mengatasi banjir jika tidak memiliki saluran drainse yang memadai.

Seharusnya, lanjut dia, Batam membuat saluran drainase primer yang membelah dari utara hingga selatan namun sulit direalisasikan karena sudah padatnya lahan yang ada sekarang.

"Sekarang tidak ada saluran yg jelas, habis triliunan juga tidak akan selesai," bilang Yumasnur.