Jelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Peran Masyarakat Menjaga Situasi Kondusif

Oleh Rahmat Siregar

PELANTIKAN Presiden terpilih, Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih, KH. Ma'ruf Amin tinggal menghitung hari ini. Sayangnya, tidak lepas dari dilema. Mulai dari isu Karhutla, kerusuhan Papua, hingga demonstrasi anarkis mahasiswa.

Padahal, pelantikan menjadi momentum penting mengingat tidak adanya pemerintahan yang sah, maka akan muncul kekacauan akibat tidak adanya kekuasaan (vacuum of power).

Pentingnya kondisi keamanan dalam berbagai sektor termasuk dalam acara pelantikan Presiden dan wakil Presiden diakui banyak pihak. Bukan masalah inaugurasinya saja, lebih lanjut pengawalan pengamanan ini suatu bentuk kesiapan guna memastikan prosesi tidak mengalami intervensi dari pihak manapun.

Pernyataan tentang penciptaan situasi kondusif menjelang pelantikan turut diutarakan oleh Kepala Staff Kepresidenan Jenderal Moeldoko. Pihaknya mengakui dalam rapat dengan Jokowi serta jajarannya itu dibahas upaya guna menciptakan situasi yang kondusif hingga presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-Ma'ruf Amin, resmi dilantik pada 20 Oktober mendatang.

Ia mengutarakan prioritas kepastian situasi ini karena ditengarai ia telah mencium indikasi akan adanya pihak yang berupaya untuk menjegal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

Berkenaan dengan hal tersebut, implikasinya ialah agar pelaksanaan pelantikan akan lancar tanpa gangguan apapun. Mengingat, jika pelantikan gagal maka akan ada kekosongan kekuasaan. Serta hal ini merupakan kondisi yang membahayakan suatu negara.

Sebuah kekosongan kekuasaan atau biasa disebut vacuum kekuasaan adalah suatu kondisi yang terjadi saat suatu pemegang kekuasaan telah kehilangan kendali atas sesuatu serta tidak ada yang bisa menggantikan mereka. Hal ini biasanya merupakan situasi politik yang bisa terjadi kala pemerintahan tidak memiliki suatu otoritas sentral yang bisa dilakukan identifikasi.
Dalam kondisi kekuatan lain akan mengarah untuk "buru-buru" mengisi situasi kekosongan tersebut. Namun, khawatirnya yang akan mengisinya bisa berbentuk pemberontakan, kudeta militer, panglima perang, diktator hingga milisi bersenjata.

Ditilik dari pendapat Refly Harun selaku Ahli hukum tata negara dari Universitas Indonesia yang telah lalu. Ia menyatakan jika acara pelantikan ini ditunda maka akan timbul situasi dengan sebutan kekosongan kekuasaan.

Hal ini tentunya tak boleh terjadi, ia menilai hal ini bisa terjadi saat masa kepemimpinan presiden lama telah habis. Sedangkan pemimpin baru belumlah dilantik. Dan jika hal tersebut terjadi maka, hukum tata negara darurat yang akan bertindak.

Imbauan dan ajakan untuk menggalakkan situasi kondusif menjelang pelantikan datang dari Thariq Mahmud, selaku Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila DKI Jakarta. Ia mengajak serta seluruh masyarakat khususnya Jakarta guna menjaga situasi kondusif menjelang prosesi inaugurasi ini. Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi, juga polsek, polres hingga tingkat Polda untuk turut serta menjaga keamanan juga ketertiban.

Pihaknya merasa perlu bertanggung jawab untuk ikut menjaga keamanan dan persatuan bangsa Indonesia, terkait perannya sebagai organisasi masyarakat. Sehingga, dengan tegas bahwa Pemuda Pancasila telah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan untuk dapat memberikan bantuan.

Implikasinya ialah agar pelantikan dapat berjalan dengan lancar. Ia juga berharap agar seluruh jajaran Pemuda Pancasila dan pihak masyarakat tidak buru-buru percaya terhadap informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya.

Sehingga, harus selalu melakukan pengecekan ulang atas informasi yang beredar. Agar tidak ditelan secara mentah-mentah informasi yang beredar tersebut. Pihaknya menyatakan hal ini juga termasuk bentuk edukasi kepada masyarakat luas, untuk menyikapi segala informasi dengan kepala dingin.

Imbauan lain datang dari Hasto Kristiyanto, selaku Sekretaris DPP PDIP, yang berharap agar situasi tetap kondusif menjelang pelantikan ini. Ia menambahkan bahwa, sejumlah proses politik yang diawali dengan pelantikan Anggota DPR dan MPR yang berlangsung pada 1 Oktober lalu, bisa berjalan dengan lancar. Pihaknya juga telah meningkatkan koordinasi.

Mengingat pelantikan ini harus didukung penuh dengan terciptanya suasana yang kondusif. Dia juga menuturkan, seluruh partai di KIK telah mempersiapkan komunikasi politik dengan partai politik lain serta anggota DPD RI.

Dari beberapa penjabaran diatas, faktor keamanan yang berwujud situasi kondusif ini memang harus diciptakan serta dijaga. Terlebih, peristiwa pelantikan ini hanya terjadi dalam lima tahun sekali.

Sebagai bentuk dukungan terhadap sahnya keputusan pemilu atas presiden dan wakil presiden terpilih ini, mari ikut mewujudkan situasi yang aman, nyaman dan kondusif. Sehingga prosesi ini akan berjalan dengan mulus.*

Penulis adalah pengamat sosial politik

---