Oleh Muhammad Ilham

TNI telah siap membantu Polri dalam mengamankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 mendatang. Kesiapan ini merupakan wujud sinergitas aparat keamanan dan sebagai upaya memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Dukungan akan pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini datang dari berbagai pihak. Mulai dari masyarakat hingga kalangan elit politik. TNI agaknya juga telah siap menyambut acara ini. Hal tersebut tercermin saat TNI gandeng Kepolisian guna mengawal serta mengamankan prosesi inaugurasi, namun tanpa alutsista-nya.

Sebelumnya, santer kabar terhadap demo berujung anarkis telah ditunggangi sekelompok atau pihak yang sengaja memanfaatkan situasi, guna melakukan upaya penggulingan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Bukan satu dua rumor, bahkan pemberitaan ini memenuhi ruang publik. Adanya indikasi atas kepentingan politik destruktif ini banyak merugikan pelbagai pihak, termasuk mahasiswa sebagai tempat menyusup oknum-oknum tersebut.

Namun, pemerintahan dan aparat keamanan bergerak cepat sehingga, mereka bersiap menindak tegas bagi siapapun yang akan melakukan upaya penggagalan acara pelantikan ini. Hal senada turut diungkapkan oleh Marsekal Hadi Tjahjanto selaku Panglima TNI.

Ia menyatakan jika institusinya siap mendukung kepolisian guna mengamankan pelantikan pada 20 Oktober 2019.

Hadi menjelaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian berkenaan dengan jumlah prajurit yang akan dibutuhkan untuk pengamanan persiapan hingga pelantikan presiden serta wakil presiden. Namun, pihaknya tidak akan menggunakan alutsista dalam proses tersebut.

Sementara itu, lembaga tinggi negara MPR telah menjadwalkan pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin pada 20 Oktober mendatang sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih atas hasil Pemilu 2019.

Sebelumnya sempat terdengar kabar jika usulan pelantikan ini akan dimajukan menjadi tanggal 19 Oktober 2019. Namun, hal tersebut ditampik oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mengatakan, bahwa prosesi tersebut tetap sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Pramono menjelaskan jika pelantikan tersebut sudah diputuskan oleh pihak KPU karena periode DPR serta periode tersebut sudah pasti 5 tahunan. Menurutnya, periode jabatan ini tak boleh dimajukan atau dimundurkan dari jadwal yang sudah ditetapkan. Sehingga pelantikan ini dipastikan tetap berlangsung pada tanggal 20 Oktober mendatang.

Berkenaan dengan dukungan akan prosesi pelantikan ini, aksi kawal Jokowi Dan Ma'ruf Amin yang digelar oleh Gerakan Peduli Bangsa yang bertempat di Taman Aspirasi, Jakarta. Terkait dengan hal tersebut, aliansi ini sempat mengungkit masalah kerusuhan di depan Gedung DPR, merupakan hasil provokasi pihak yang ingin menggagalkan prosesi pelantikan Jokowi-Ma'ruf.

Pihaknya menilai terdapat sekelompok orang, politisi, pengkhianat anti NKRI hingga kaum radikalis yang secara transparan berusaha menggagalkan acara pelantikan.

Ronald Mulia Sitorus selaku korlap, berkata upaya menggagalkan pelantikan tersebut dimulai dari kasus diskriminasi terhadap mahasiswa Papua yang terjadi di Surabaya. Dari sana kemudian berlanjut pada kerusuhan yang santer di Papua, pun dengan sejumlah unjuk rasa mahasiswa yang berujung kericuhan di beberapa daerah.

Namun Ronald tak merinci kelompok-kelompok yang ingin berusaha menggagalkan pelantikan itu. Ia menyatakan jika mahasiswa tak mungkin membawa senjata berjenis panah juga bom molotov. Hal ini mengindikasikan bahwa ada kaum radikal serta penyusup yang ikut serta dalam aksi demo tersebut.

Ronald melanjutkan jika agendanya adalah persiapan menuju hari pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, yang akan dilaksanakan pada 20 Oktober mendatang. Selain di kota Jakarta, dia menyatakan pihaknya juga akan mengadakan acara apel akbar di kota Bandung, kota Surabaya, serta kota Sumedang.

Ia juga mengatakan jika teman-temannya merindukan aksi turun ke jalan, serta menunjukkan bahwa diri mereka ada. Mereka dengan tegas menyatakan siap untuk kawal konstitusi, dan prosesi pelantikan Presiden. Ia mengutarakan jika akan melakukan aksi lagi sebelum pelantikan dilaksanakan. Yakni, dengan menggelar long march dan memiliki rute melewati istana Kepresidenan.

Terlepas dari pemberitaan serta isu-isu penggulingan kepemerintahan, pelantikan ini ialah sebagai puncak pesta demokrasi (Pemilu) yang telah dilaksanakan beberapa bulan lalu. Sehingga hal ini juga merupakan amanat rakyat yang harus dilaksanakan. Bersikap bijak dalam menerima kekalahan adalah sikap mental yang arif bijaksana.

Melihat sisi baik kepemimpinan sang Presiden pun tak ada salahnya. Harapan kedepan ialah Presiden dan Wakil Presiden mampu mengemban pemerintahan 5 tahun kemudian. Agar Indonesia semakin maju dan menjadi negara yang lebih kuat dan kokoh.*

Penulis adalah pengamat sosial politik