Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Sebagian Penajam Paser Utara dan Sebagian Kutai Kartanegara

Presiden Jokowi Umumkan Ibukota Negara Pindah ke Kalimantan Timur
Oleh : Redaksi
Selasa | 27-08-2019 | 10:52 WIB
pidah-kaltim.jpg Honda-Batam
Presiden Jokowi didampingi mengumumkan lokasi pemindahan ibukota negara, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019) siang. (AGUNG/Humas)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan rencana perpindahan ibukota negara dari Jakarta.

Menurut Presiden, ibukota baru negara Indonesia akan berada di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Sebagian Kabupaten Kutai Kartenagara. "Pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam dan diintensifkan dalam 3 tahun terakhir ini. Hasil kajian, lokasi ibukota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kaltim," kata Presiden Jokowi dalam konperensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019) siang, seperti dikutip situs resmi Setkab RI.

Menurut Presiden, pemilihan lokasi di Kalimantan Timur itu didasari beberapa pertimbangan, yaitu: Resiko bencana minimal (baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor; Lokasi strategis (berada di tengah-tengah Indonesia); Bedekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang (Balikpapan dan Samarinda); Telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap; dan Sudah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektar.

Biaya pembangunan ibukota negara ini, menurut Presiden, total kebutuhannya mencapai Rp 466 triliun. Nantinya, dari APBN akan menggunakan 19 %, sementara sisanya akan diperoleh melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBBU), dan investasi langsung swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Jakarta, lanjut Presiden Jokowi, akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global.

"Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan urban regeneration yang dianggarkan sebesar Rp571 triliun tetap terus dijalankan, dan pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi," sambung Presiden.

Presiden Jokowi memahami jika pemindahan ibukota negara ini memerlukan persetujuan DPR. Untuk itu, menurut Presiden, pagi tadi dirinya sudah berkirim surat kepada Ketua DPR dengan dilampiri hasil-hasil kajian mengenai ibu kota baru tersebut. "Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah akan segera mempersiapkan rancangan undang-undang (RUU) untuk selanjutnya disampaikan kepada DPR," ujar Presiden Jokowi.

Saat mengumumkan lokasi pemindahan ibu kota negara ini Presiden Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, Menteri PPN/Bappenas Bamban Brodjonegoro, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Gubernur Kaltim Isran Noor, Gub DKI Jakarta Anies Baswedan.

Editor: Gokli