Sofyan Djalil Koreksi Pernyataannya soal Lokasi Ibu Kota di Kalimantan Timur

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur masih menjadi alternatif. Pasalnya, Bappenas masih melakukan kajian terhadap lokasi calon ibu kota.

"(Kaltim) itu alternatifnya, antara lain. Itu saya koreksi. Salah satu alternatif. Tunggu saja, ada beberapa studi yang dikerjakan Bappenas nanti presiden akan umumkan," jelasnya di kantor pusat BPK, Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Bappenas, lanjutnya, sedang melakukan kajian terhadap lokasi calon ibu kota baru. Namun Sofyan tidak mengetahui pasti apa saja kajian yang dilakukan.

"Itu kajian yang sedang dikerjakan Bappenas, saya nggak tahu, itu masalah teknis," katanya.

Sofyan mengungkapkan, setelah kajian tersebut selesai dikerjakan, maka Jokowi akan langsung memberi pengumuman lebih lanjut terkait pindah ibu kota.

"Masih ada dua studi lagi yang dikerjakan Bappenas. Saya nggak tahu studi apa. Tapi setelah studi itu lengkap baru presiden umumkan," katanya.

"Tapi sampai sekarang belum diputuskan alternatifnya. Masih Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Tapi yang sudah dilihat secara serius adalah Kalteng dan Kaltim," tutup Sofyan.

Pernyataan ini sendiri berbeda dengan yang disampaikan Sofyan pada Kamis (22/8) kemarin. Sofyan yang saat itu ditemui usai rapat di kantor Menko Perekonomian membenarkan bahwa lokasi ibu kota baru berada di Kalimantan Timur.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyebut Kalimantan Timur dipilih sebagai alternatif lokasi ibu kota baru. Luas lahan yang diperlukan untuk ibu kota baru di Kalimantan Timur bisa mencapai 200 ribu sampai 300 ribu hektare (ha). Proses pembangunan infrastruktur utama membutuhkan waktu minimal tiga tahun.

"Iya Kaltim benar tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana, perluasannya bisa 200 ribu-300 ribu ha," kata Sofyan di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Pembangunan tahap pertama, kata dia, akan memakan setidaknya 3.000 hektare lahan. Itu akan digunakan untuk membangun kantor presiden, kantor kementerian/lembaga, gedung MPR/DPR dan berbagai fasilitas publik lainnya.

"Iya, Kaltim benar, tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana yang belum," kata Sofyan.

Editor: Surya

---