NasDem Tak Masalah Jabatan Jaksa Agung Diisi Professional, bukan dari Partai

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Partai NasDem menegaskan tidak masalah apabila tidak mendapatkan jatah Jaksa Agung dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin. Sebab, Presiden Jokowi telah membuat pernyataan akan memberikan posisi Jaksa Agung dari luar partai politik atau kalangan profesional.

Hal itu ditegaskan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Jhonny G Plate dalam dialektika demokrasi 'Menebak Calon Menteri Jokowi dari Parpol atau non Parpol' bersama anggota DPR RI FPDIP Effendi Simbolon dan pengamat politik dari UI Ari Junadi di Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Menurut Jhonny, soal jabatan Jaksa Agung dikontraproduktifkan sejak adanya pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Gubernur DKI Anies Baswedan dan pertemuan Megawati Sukarnoputri-Prabowo Subianto. Serta, pernyataan Jokowi soal jabatan Jaksa Agung bukan dari parpol dihadapkan dengan pernyatan Surya Paloh di Kampus UI, yang menyebut ekonomi Indonesia kapitalis dan liberalis.

"Tak benar NasDem galau dan takut kehilangan jabatan di Kejagung. Itu cuma gosip. Sebab, dukungan NasDem sejak Pemilu 2014 dan 2019 ini tanpa syarat. Tapi, terus diserang dengan berbagai spekulasi politik," tegas Ketua Fraksi NasDem DPR RI itu.

Karena itu, lanjut Jhonny, silahkan saja Presiden Jokowi memilih Jaksa Agung dari luar partai, itu hak prerogatif presiden. Bahwa Nasdem tak pernah meminta dan apalagi menyodorkan portofolio calon menteri ke presiden.

"Presiden Jokowi tahu, siapa yang terbaik untuk pembantunya. Kejagung itu, yang terpenting keluarga Adyaksa. Mau dari luar parpol, profesional, atau PNS, selama Adyaksa tidak masalah. Jangan sampai menyerang NasDem dengan argumen imaginatifnya justru karena mengincar jabatan Kejagung," jelasnya.

Bahkan kata Jhonny, kalaupun NasDem tidak mendapat jatah satu menteri pun tak akan mengurangi dukungan NasDem kepada Jokowi-Maruf Amin.

"Tak dapat menteri satu pun NasDem tetap kawal pemerintahan Jokowi. Sebaliknya, kalau dapat satu dua orang kader NasDem di kabinet, maka mereka ini harus keluar dari partai, agar fokus bekerja," ungkapnya.

Apalagi sampai ada yang menjustifikasi pertemuan Surya Paloh dengan Anies, itu koalisi pecah? "Koalisi parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin tetap solid dan makin kuat. Termasuk untuk pimpinan MPR RI, siapa yang akan menjadi Ketua dan Wakil Ketua MPR itu akan dilakukan secara musyawarah mufakat," pungkasnya.

Editor: Chandra

---