PKP

Progam Pembangunan Kemaritiman Berhasil Tingkatkan PDB dan Kesejahteraan Rakyat
Oleh : Irawan
Rabu | 14-08-2019 | 19:28 WIB
dialog-kemaritiman1.jpg honda-batam
Dialog kenegaraan 'Langkah demokrasi Republik Indonesia Setelah 74 Tahun' di Komplek Parlemen. (Foto: Irawan)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengapresiasi program pembangunan kemaritiman di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), hingga sekarang ini. Karena dari laut itu pendapatan domestik bruto (PDB) negara bisa ditingkatkan untuk mensejahterakan rakyat.

"Jadi, DPD RI mengapresiasi program poros maritim Presiden Jokowi di HUT RI ke-74 tahun ini, karena pada pemerintahan sebelumnya kemaritiman itu tak pernah disentuh," kata Nono di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Nono menyampaikan hal itu dalam dialog kenegaraan 'Langkah demokrasi Republik Indonesia Setelah 74 Tahun' bersama Wakil Ketua Komisi II DPR FPKS Mardani Ali Sera, dan pakar hukm tata negara Margarito Kamis (14/8/2019).

Menurut Nono, mengandalkan sumber daya alam (SDA) di darat sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga kemaritiman menjadi alternatif dengan mengembangkan ekonomi secara kreatif.

"China saja sudah 50 persen, dan Jepang 54 persen PDB-nya dari laut. Indonesia yang lautnya sangat luas seharusnya melebihi kedua negara itu," ujarnya.

Karena itu, kata Nono, demokrasi, ekonomi dan pertahanan keamanan ke depan harus disesuaikan dengan perkembangan dunia, yang dinamis dan terus berubah.Tetapi dengan tetap mempertahankan komitmen founding fathers atau pendiri bangsa ini.

"Kalau tidak, maka kita akan digilas dunia. baik secara politik, budaya, ekonomi, bahkan ideologi," jelasnya.

Indonesia, kata Nono, telah mengalami lima transformasi demokrasi dan politik; yaitu dari otoritarianisme ke demokrasi, sentralisasi ke desentralisasi, ekonomi tak lagi mengandalkan SDA tapi ekonomi kreatif, hubungan luar negeri berangkat dari kawasan, dan dari pendekatan keamanan ke penegakan hukum.

Sedangkan Mardani Ali Sera mengatakan, syarat menjadi negara maju itu membutuhkan tiga syarat.

"Yaitu terjadinya konsolidasi demokrasi, stabilitas politik dan keananan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas," kata Mardani.

Semenyara Margarito Kamis, mendukung upaya pengembalian kembali GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) untuk menentukan arah pembangunan bangsa ini ke depan.

"Tapi, semua itu tergantung elit politik, dan mereka ini yang paling bertanggung jawab kalau terjadi kemunduran," ujar Margarito.

Editor: Yudha