BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau 2019 terancam defisit. Hal itu disebabkan sejumlah sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencapai target. Bahkan, beberapa sektor pendapatan tidak memperoleh hasil pada 2019 ini.

Pelaksanaan tugas (Plt) Gubernur Kepri Isdianto mengakui, jika APBD Kepri 2020 kemungkinan besar mengalami defisit anggaran. Hal itu disebabkan, sejumlah sektor pendapatan tidak mencapai target.

"Mungkin saja terjadi defisit. Tapi tidak terlalu besar," ujarnya, Selasa (30/7/2019).

Namun, Isdianto memastikan pihaknya tetap mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil agar bekerja ekstra untuk mencapai target pendapatan dari berbagai sektor. Kecuali, dari Dinas Perhubungan (Dishub) melalui pendapatan labuh jangkar yang hingga saat ini masih belum dapat diambil.

"Kami upayakan tidak terjadi defisit. Mohon dukungan dari berbagai pihak," ujarnya.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri mengatakan, dari 5 sektor pendapat asli daerah (PAD) Kepri, tiga sektor diantaranya belum memenuhi target.

Ketiga sektor pajak yang belum memenuhi target itu adalah dari labuh jangkar masih nol rupiah dari Rp 60 milliar yang ditargetkan.

Kemudian retribusi pengeluran izin reklamasi dan pemanfaatan ruang laut, dari Rp 10 milliar yang ditargetkan, hingga saat ini yang diperoleh baru Rp 2 milliar.

Sedangkan yang ketiga adalah dari pajak air permukaan (PAP), yang hingga saat ini belum dapat dipungut karena PT Adiya Tirta Batam (ATB) enggan melunasi utang pajaknya sebesar Rp 20 milliar.

Anggota Banggar DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah mengatakan, dari hasil rapat evaluasi Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kepri, hingga Junli 2019, perolehan pendapatan asli daerah (PAD) Kepri baru mencapai 45-46 persen atau sekitar Rp 500 milliar dari target Rp 1,2 triliun.

"Dari perolehan itu, persentase PAD pada semester pertama memang masih dalam target, karena dari laporan BP2RD ada beberapa hal pelaksanaan pembayaran berada pada pihak tertentu," ujar Iskandarsyah, belum lama ini.

Pihak DPRD Kepri berharap, dengan evaluasi target perolehan PAD ini, diharapkan akan mendapat gambaran untuk alokasi APBD Perubahan 2019 dan APBD murni 2020 mendatang.

"Dengan evaluasi yang dilakukan ini, sudah tergambar kekuatan PAD pada APBD Kepri, Karena di APBD 2019 Silpa diperkirakan Rp.30 Miliar.Dan ternyata berdasarkan hasil Audit BPK kemarin, Silpa APBD 2018 masih ada sekitar Rp.119 Milliar dalam menuuutpi target pendapatan APBD 2019,"tegasnya.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Reni Yusneli membenarkan baru tercapainya sekitar 45-46 prsen dari target.

"Perolehan tersebut sebenarnya banyak bersumber dari Pajak kendaraan yang persentasenya sudah mencapai 63 persen," sebutnya.

Sedangkan sumber pendapatan lain, lain seperti labuh jangkar, retribusi pengeluaran izin reklamasi serta pajak air dipermukaan, diakui belum memenuhi target.

Editor: Yudha