BATAMTODAY.COM, Batam - Pembubaran acara perayaan hari ulang tahun Partai Rakyat Demokratik (PRD) ke-23, Senin (22/7/2019) lalu, menuai pro dan kotra dari beragam sudut pandang.

Diketahui, sebelum pembubaran, panitia pada dasarnya telah menyiapkan beragam acara, mulai dari diskusi terbuka, panggung budaya, hingga turnamen olahraga.

Acara itu semua bertema 'Ini Jalan Kita ke Depan: Bangun Persatuan Nasional, Wujudkan Kesejahteraan Sosial, Menangkan Pancasila'.

Hanya saja, kegiatan ini menuai kontradiksi dari pihak ormas tertentu, hingga semua rencana gagal. Polisi mendatangi lokasi perayaan di Sekretariat PRD Jawa Timur, di Jalan Bratang Gede, Gang VI E Nomor 2A, Surabaya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Arief Poyuono mengatakan, keberadaan PRD sesuai konstitusi dan hukum yang berlaku di negeri ini. Mereka bukan Partai terlarang, dan tidak sama sekali menganut ideologi komunis, seperti yang ditakutkan oleh ormas-ormas tertentu.

Bagi Arief hal ini sangat jelas, di mana selama ini yang dikampanyekan PRD tak lain adalah menangkan Pancasila dan gerakan kembali ke Pasal 33 UUD 1945. "Loh, hal ini kok di sebut berideologi Komunis?" ungkap Arief, Rabu (24/7/2019) kemarin.

Untuk diketahui, gerakan kembali ke Pasal 33 itu merupakan gerakan yang berlandaskan UUD 1945, yang mana Pasal 33 itu telah bersusah payah dicetuskan oleh 'founding father' negeri ini, di mana bunyinya yakni; kembalikan bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kemakmuran rakyat!.

Bagi Arief, ini suatu gerakan mulia dengan tujuan kedaulatan ekonomi dan penguasaan ekonomi itu harus dikuasai oleh negara, dan rakyat Indonesia.

"Sebab kedaulatan ekonomi dan penguasaan aset-aset negara merupakan modal untuk bangsa Indonesia, menjadi negara yang rakyatnya terbebas dari sakit kemiskinan yang menggerogoti," jelas Arief.

Sementara itu, kampanye menangkan Pancasila untuk persatuan Indonesia, bagi Arief sendiri merupakan suatu hal yang jelas bagian dari gagasan politik PRD, yang sangat peduli dengan ancaman yang mampu menciptakan perpecahan negara, dan maraknya politik identitas dalam setiap even even politik di negeri ini.

Bagi Arief, sudah seharusnya kita bijak dalam menyikapi persoalan PRD ini. Sehingga kita bisa membedakan, mana partai yang berideologi pancasila dan mana yang berideologi terlarang.

"Saya harap kita harus bijak dalam menilai, PRD partai yang selama ini sebenarnya berideologi Pancasila," tutupnya.

Editor: Chandra