PKP
Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Pemilihan Pimpinan MPR Diharapkan Utamakan Kepentingan Bangsa dan Negara
Oleh : Irawan
Sabtu | 13-07-2019 | 09:04 WIB
diksui_pimpinan_mpr.jpg honda-batam
Dialog Empat Pilar MPR RI 'Membangun Koalisi Permanen di Parlemen''

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota MPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Johnny G. Plate menilai mustahil pemilihan pimpinan MPR RI dipilih secara musyawarah mufakat. Sebab, masing-masing partai yang ada di parlemen memiliki kepentingan yang berbeda-beda, sehingga harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

"Sejatinya koalisi di MPR RI itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Khususnya dalam membahas konstitusi, sosialiasi empat pilar MPR RI dan sebagainya bukan dengan voting. Tapi, untuk paket pimpinan MPR nanti, mustahil dipimpin secara muasyawarah mufakat," tegas Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Hal itu disampaikan dalam Dialog Empat ilar MPR RI ''embangun Koalisi Permanen di Parlemen' bersama Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Direktur Sigma (Sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia) Said Salahuddin.

Johnny menyatakan meski koalisi Joko Widodo-Maruf Amin mayoriitas di parlemen, 349 kursi DPR atau 60,7 persen (PDIP, Golkar, PKB, NasDem, dan PPP), tidak khawatir meski pimpinan MPR RI dijabat oleh oposisi. Dia juga optimis 136 anggota DPD RI akan mendukung koalisi kebangsaan.

Karena itu, Johnny berharap Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat tidak bergabung ke koalisi Joko Widodo-Maruf Amin sehingga akan ada check and balances (penyeimbang), yang efektif dan konstruktif untuk terwujudnya pemerintahan yang sehat.

"Pemerintahan yang sehat itu penting, terutama menghadapi tangan global, baik ekonomi, sosial politik, dan lain-lain yang bisa berdampak pada Indonesia," katanya.

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono sependapat agar MPR RI mengutamakan kepentingan bangsa sekaligus menjaga NKRI. Namun, tetap lepas dari kepentingan politik, karena untuk kepentingan pemilu 2024. Sehingga tetap akan ada yang pro dan kontra pemerintah.

Namun, pemerintah tetap harus lebih kuat karena Indoensia menganut sistem presidensil. Hanya saja tetap harus da penyeimbang, karena tak boleh ada pemerintahan yang absolut.

Editor: Surya