Daripada Dicuri Asing

JAKARTA, batamtoday-Komisi IV DPR meminta swasta terlibat dalam pembangunan pelabuhan dan industri perikanan di Kabupaten Natuna karena anggaran pemerintah yang dialokasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sangat kecil dan tidak memadai. Padahal Natuna memiliki potensi hasil laut yang melimpah, yang bisa menyumbang devisa cukup besar bagi negara.

"Daripada ikan kita di Natuna di curi-curi terus asing, lebih baik kita bangun pelabuhan dan industri pengolahan ikan di Natuna. Potensi pemasukan bagi negara sangat besar," kata Firman Subagyo, Wakil Ketua Komisi IV DPR di Jakarta kemarin.

Firman menilai, kurangnya perhatian pemerintah dalam membangun pelabuhan dan industri anggaran karena minimnya anggaran, untuk pengembangan sektor perikanan. Alokasi anggaran KKP untuki tahun 2012 saja, kata Firman, hanya sekitar 5,8 triliun sehingga sulit diharapkan untuk membangun industri perikanan.

"Ini yang kita sesalkan anggaran untuk KKP sangat kecil, sehingga sulit kita berharap pada anggaran pemerintah untuk membangunan industri perikanan di Natuna. Makanya kita berharap peran serta dari swasta untuk membangun industri perikanan di Natuna, karena potensinya sangat besar," katanya.

Firman berharap agar pemerintah terus meningkatkan anggaran sektor keluatan dan perikanan, daripada anggaran pemerintah digunakan untuk impor besar yang secara kebutuhan tidak mendesak. Komisi IV, kata Firman, mendesak Menko Perekonomian Hatta Radjasa untuk mengubah kebijakannya soal impor beras yang dianggap hanya menyusahkan petani itu, menjadi kebijakan pembangunan pelabuhan perbatasan dan industri perikanan di Natuna.

"Itu manfaatnya lebih besar bagi rakyat dan negara ketimbang impor beras terus. Gunakan dananya untuk membangun pelabuhan dan industri perikanan di Natuna, Menko Perekonomian kita minta tidak impor beras lagi," katanya.

Menurutnya, pembangunan pelabuhan terpadu dan industri perikanan sangat strategis, selain menjaga kedaulatan juga memiliki potensi besar bagi pemasukan ke negara, selain mensejahterakan masyarakat sekitar. "Berapa banyak ikan yang telah dicuri, kenapa kita tidak bangun industri perikanan sendir? Ini juga bisa sebagai upaya untuk mencegah illegal fishing," katanya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron dari Fraksi Partai Demokrat. Herman menyatakan setuju di Natuna dibangun industri perikanan dan dijadikan pusat pengolahan perikanan di Indonesia.

"Kita sangat setuju sekali, itu bisa majukan nelayan kita daripada ikan-ikan kita terus dicuri oleh nelayan asing-asing. Kalaupun nanti ada dibangun industri perikanan di Natuna, tetap saja nelayan-nelayan asing tidak diijikan mengambil ikan kita meskipun nanti dijual ke kita. Kita ingin nelayan kita sejahtera, negara ada pemasukan dari sektor kelautan dan perikanan yang masih minim padahal potensi kekayaannya sangat besar," kata Herman Khaeron.