Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Pemerintah Harus Segera Jawab soal Tuduhan Lakukan Kecurangan Masif di Pemilu 2019
Oleh : Irawan
Selasa | 23-04-2019 | 13:28 WIB
fahri112.jpg Honda-Batam
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta pemerintah harus segera menjawab soal tuduhan melakukan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Sebab, masifnya tuduhan kecurangan kepada pemerintah harus dijawab dengan data, bukan dengan serangan balik.

"Di antara persoalan yang paling sering saya ingatkan adalah pemerintah tidak saja harus tidak curang, tapi harus nampak tidak curang. Itulah yang harus dijawab, sebab massifnya tuduhan curang perlu dijawab dengan data dan fakta bukan dengan serangan balik," kata Fahri di Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Hal itu disampaikan Fahri banyaknya kecurangan pasca pemungutan suara di Pemilu Serentak 2019 ini yang terjadi di berbagai daerah. Menurut Fahri, tuduhan kecurangan ini kemudian memunculkan slogan 'lebih baik curang tapi menang daripada jujur tapi kalah'

Dirinya mengaku menerima ribuan dugaan kecurangan, baik berbentuk foto, video, file, dan lainnya melalui akun twitternya. Dia juga siap meneruskan laporan-laporan kecurangan tersebut ke akun @bawaslu_RI @KPU_ID, @DKPP_RI juga ke akun @DivHumas_Polri dan @Puspen_TNI.

"Ini saya lakukan agar yang melapor kecurangan jangan dianggap ancaman bagi pemerintah. Tetapi harus direspon dengan positif biar rakyat tenang," ujar Fahri. .

Ditegaskan bahwa kotak suara tempat suara rakyat disimpan itu suci, karena mengandung sebuah perjanjian rahasia dengan Tuhan.

"Kotak suara tu digembok di TPS (tempat pemungungtan suara) di seluruh Negeri dan hanya boleh dibuka di depan Mahkamah Konstitusi atas perintah hakim di Jakarta," kata anggota DPR dari Dapil NTB itu.

Karena itu, lanjut Fahri Hamzah, jika semua pihak menghendaki sebuah pemerintahan yang punya tenaga kuat untuk memimpin, maka marilah mulai dengan pemerintahan yang bersih, termasuk dari bentuk kecurangan.

"Kita bersihkan ia dari dugaan kecurangan. Sebab dugaan kecurangan menggerus wibawa pemerintahan untuk memulai kepemimpinan," pungkas inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) itu.

Editor: Surya