BATAM, batamtoday - Rencana kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik yang akan dilakukan oleh pemerintahan SBY-Boediono diyakini akan memberikan dampak yang negatif bagi perekonomian nasional, ancaman yang paling serius adalah kepada pengusaha dan buruh serta industri nasional yang dari hari ke hari makin hilang daya saingnya terhadap produk-produk hasil impor . 

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arif Poyuono mengatakan tidak ada jalan lain bagi perusahaan yang terkena dampak selain melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para buruh karena tingginya biaya operasional yang harus ditanggung perusahaan. 

"Selain melakukan PHK, jalan yang lain yang kan ditempuh oleh perusahaan dalam menyiasati kenaikan harga BBM perusahaan perusahaan di sektor industri akan beralih mengimpor produk yang sudah siap pakai untuk bisa tetap survive menjaga pegawainya yang bekerja di divisi manajemen dan melayani jaringan pasar yang sudah mereka bangun khususnya pasar domestik," kata Arif, Selasa (13/3/2012). 

Arif melanjutkan perusahaan-perusahaan yang berada di sektor industri dan manufakturing yang akan berubah wujud dari meproduksi di dalam negri menjadi importir ialah di sektor industri tekstil, sepatu , alat alat rumah tangga, otomotif serta produk makanaan karena jika memproduksi sendiri dengan harga BBM yang dinaikan sekitar 30 persen dan tarif dasar listrik sejumlah 10 persen produknya tidak akan laku di pasar domestik karena makin menurunnya daya beli masyarakat karena harga jualnya yang tinggi , belum lagi ditambah beban pajak terhadap produk yang dibuat di dalam negeri. 

Dampak negatif jika perusahaan melakukan impor barang jadi untuk menyiasati agar perusahaaan tetap survive terutama produk import makanan akan berdampak kepada kesehatan masyrakat indonesia yang mengkomsumsi sebab mengenai kualitas makanan yang diimpor belum tentu baik kesehatan, sehingga memungkinkan penyakit penyakit degeneratif seperti kanker akan menghinggapi rakyat Indonesia yang mengkonsumsi. 

"Karena itu sebaiknya pemerintah SBY harus berpikir ulang untuk tidak menaikan harga BBM dan TDL karena dampaknya akan fatal baik dari sisi pertumbuhan ekonomi , kesejahteraan rakyat maupun keberlangsungan industri nasional," ujarnya. 

Strategi untuk Tidak Menaikan Harga BBM dan TDL 

Selain mengkritisi rencana pemerintah, Arif juga menyampaikan cara untuk menyiasati agar harga BBM dan TDL tidak naik banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah baik dari sisi fiskal maupun moneter dari sisi fiskal misalnya pemerintah bisa menaikan pajak ekspor bagi sektor-sektor pertambangan yang banyak diuntungkan dengan subsisdi BBM.  

"Banyak angkutan-angkutan untuk hasil pertambangan mengunakan BBM bersubsidi, pajak penghasilan bagi orang orang yang berpendapatan tinggi juga harus dinaikan dan pajak impor bagi barang barang komsumsi dinaikkan serta penurunan pajak ekspor bagi produk dalam negeri yang dihasilkan dari sektor manufakturing  dan penurunan pajak impor bagi bahan baku yang digunakan oleh industri dalam negeri serta pemberantasan mafia-mafia pajak agar penerimaan dari sektor pajak bisa optimal," jelasnya. 

Selain dari sisi pajak, Arif mengatakan pemerintah juga harus melakukan penghematan APBN terutama dari sektor belanja pegawai pemerintah dan alat tulis kantor yang digunakan kantor kantor pemerintahan dan biaya kunjungan-kunjungan ke luar negeri yang tidak perlu. 

Dari sisi moneter pemerintah harus segera membuat kebijakan baru untuk tidak mudah terjadinya capital flight terutama terhadap aliran hot money yang masuk, serta menurunkan suku bunga bank agar beban bunga dapat membantu terciptanya industri baru.

"Yang tak kalah penting semua transaksi ekpor harus mengunakan bank dalam negeri agar dana hasil ekspor tidak terbang keluar negeri sehingga dana hasil ekspor bisa kita gunakan untuk pembiayaan dalam negeri," tambahnya. 

Jika  semua cara diatas dapat dilakukan maka harga BBM dan TDL tidak perlu naik sehingga elemmen masyrakat tidak perlu turn kejlan untuk menolak kenaikan BBM, sebab jika penolakan terhadap kenaikan BBM berjumlah besar sangat berpotensi untuk dapat menurunkan SBY-Boediono dari kekuasaan, pungkasnya.