BATAM, batamtoday - Ditengah tuntutan perbaikan kinerja pemerintahan yang berkembang secara nasiooal saat ini, DPRD dan Pemerintah Kota Batam malah mempertontonkan sikap yang bertentangan dengan transparansi publik dengan menggelar dapat dengar pendapat (RDP) proyek persampahan secara tertutup.

Komisi III DPRD Batam menggelar RDP tentang proyek persampahan dengan mengundang Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) di ruang rapat Komisi III, Selasa (6/3/2012).

Rapat yang mulai digelar sekitar pukul 16.30 WIB itu dihadiri oleh sebagian besar Anggota DPRD yang duduk di Komisi III, diantaranya Muhammad Yunus (Ketua), Irwansyah (Wakil Ketua), Jefry Simanjuntak (Sekretaris), siti Nurlaela (anggota), Muhammad Musofa (Anggota) dan Tuahman Purba (Anggota).

Sedangkan dari pihak DKP dihadiri langsung Suleman Nababan, Kepala Dinas didampingi sejumlah stafnya.

Komisi III sejatinya sudah sering menggelar RDP soal persampahan dengan mengundang DKP dimana setiap rapat, RDP digelar secara terbuka, dengan kata lain, bisa disaksikan langsung oleh masyarakat umum termasuk awak media yang meliput.

Namun kali ini berbeda, RDP dilaksanakan secara tertutup. Bahkan salah seorang wartawan yang sempat masuk, diusir keluar ruangan oleh staf di komisi tersebut.

"Tidak boleh masuk bang, ini rapat tertutup," kata Khalid, Staf Komisi III.

Usai rapat yang berakhir sekitar pukul 18.00 WIB itu, Irwansyah, Wakil Ketua Komisi III, mengakui pihaknyalah yang menetapkan rapat itu digelar secara tertutup.

"Itu atas permintaan Kepala Dinas Kebersihan," dalihnya.

Irwansyah beralasan, RDP yang membicarakan soal proyek persampahan senilai Rp79 miliar itu dilakukan secara tertutup karena ada nama-nama perusahaan perusahaan peserta lelang proyek yang dibicarakan.

DKP, katanya, menganggap hal itu tidak perlu diketahui langsung oleh publik sehingga meminta Komisi III untuk menggelar RDP secara tertutup.

"Apalagi Kepala Dinas ini masih baru, katanya dia grogi kalau ada wartawan di dalam ruangan," ujarnya.

Suleman Nababan sendiri irit komentar saat ditanya soal proyek persampahan yang proses pelelangannya mengalami kegagalan itu.

Namun tidak membantah bahwa dialah yang meminta kepada Komisi III untuk menggelar RDP secara tertutup dengan alasan seperti yang dikemukakan Irwansyah di atas.