JAKARTA, batamtoday-Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Wardoyo menyampaikan APBN-P 2012 sebagai antisipasi pemerintah dalam mengahadapi situasi perekonomian dan politik global. Amanat Presiden tentang perubahan atasa APBN-P 2012 itu, disampaikan Menkeu di Rapat Paripurna DPR pada Selasa (6/3/2012)

Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, pada Sidang Paripurna di Jakarta, menyatakan, "Amanat Presiden tentang perubahan tersebut disampaikan kepada DPR dalam APBN-P 2012 melalui Sidang Paripurna, Selasa ini."

Sejumlah antisipasi telah disiapkan pemerintah pada sisi makro ekonomi nasional. Pemerintah mengubah sejumlah asumsi makro dalam Undang-undang APBN 2012, melalui APBN Perubahan (APBN-P) yang telah dikirimkan ke DPR, Rabu lalu (29/2).

Menkeu menjelaskan perubahan aumsi makro itu di antaranya menyangkut pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sebelumnya 6,7 persen (APBN 2012) menjadi 6,5 persen.

Harga minyak atau ICP (Indonesia Crude Price) dari 90 dollar AS menjadi kisaran 105 dollar AS per barrel, angkatan produksi minyak dari 950 ribu barrel per hari menjadi 910.000– 940.000 barrel per hari.

Lalu laju inflasi dari 5,3 persen menjadi 6-7 persen, dan nilai tukar dari sebelumnya Rp 8.800 per dollar AS menjadi kisaran Rp 8.800 – Rp 9.000.

Menanggapi hal ini, Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan pemerintah telah menyerahkan draf usulan APBN-P 2012 yang disampaikan pemerintah kepada Sekjen DPR RI. Selanjutnya, draf usulan Perubahan APBN 2012 itu dapat didistribusikan ke Komisi DPR terkait, seperti Komisi XI. Sehingga komisi terkait dapat segera membahas usulan Perubahan APBN 2012 tersebut.

"Saya sudah serahkan (draf usulan Perubahan APBN 2012) ke Setjen pada Senin (5/3) untuk segera ditindaklanjuti sesuai aturan. Jadi kalau ada alat kelengkapan dan Komisi di DPR belum menerima itu, tanya ke Bu Sekjen saja," ujar Marzuki Alie seusai memimpin Rapat Paripurna. 

Namun, hingga kini sejumlah Komisi di DPR mengatakan belum menerima draf usulan APBN Perubahan 2012 dari pemerintah. Ketua Komisi XI Emir Moes, misalnya, mengatakan hingga kini Komisi Keuangan belum menerima asumsi Perubahan APBN 2012 dari pemerintah. "Apanya yang mau dibahas, Kita saja (Komisi XI) belum menerima draf APBN Perubahannya," kata Ketua Komisi XI dari F-PDIP ini.