Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

GMNI Tanjungpinang Tolak Rencana Kenaikkan BBM

SBY-Boediono Harus Turun
Oleh : Charles/Dodo
Senin | 05-03-2012 | 12:31 WIB

TANJUNGPINANG, batamtoday - Belasan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Tanjungpinang menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Kepulauan Riau menentang rencana pemerintah yang akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Senin (5/3/2012) sekitar pukul 12.00 WIB. 

Aktivis GMNI menilai rencana kenaikkan harga BBM bersubsidi per 1 April 2012 itu sebagai bentuk kegagalan pemerintahan SBY-Boediono mengemban amanat rakyat dalam memberikan kebutuhan pokok yang terjangkau. 

"SBY-Boediono harus turun karena kebijakan mereka sama sekali tidak pro rakyat kecil," kata Askarmin Harun, ketua GMNI Tanjungpinang yang didampingi koordinator aksi, Aspon. 

Menurut Askarmin, pemerintah pusat sama sekali tak memikirkan dampak kenaikkan harga BBM yang akan berimbas pada semakin terpuruknya perekonomian masyarakat kecil. 

"Harusnya pemerintah pusat berpikir ulang kalau mau menaikkan harga BBM ini," kata dia. 

Pemerintahan SBY-Boediono, menurut Askarmin telah gagal menyejahterakan masyarakat dengan ditandai semakin merebaknya korupsi di pemerintahan dan juga penegakan hukum yang tidak pro terhadap masyarakat kecil. 

"Koruptor dibebaskan, maling sandal malah dihukum berat. Inilah gambaran pemerintahan SBY-Boediono yang memang sudah layak untuk diturunkan dari kekuasaannya," tegas dia. 

Selain itu, lanjutnya, pemerintah pusat dipandang telah gagal dalam menyelamatkan aset-aset negara yang saat ini dikuasai asing. 

GMNI meminta kepada Pemerintah Provinsi dan DPRD Kepri untuk seiring sejalan menolak rencana kenaikkan itu jika memang memiliki keberpihakan kepada masyarakat kecil.

"Pemprov bersama DPRD Kepri juga harus menjaga aset negara yang saat ini dikuasai asing di provinsi ini," tukas dia. 

Hingga berita ini diunggah, kelompok aktivis GMNI itu masih menggelar orasi di halaman Kantor Gubernur Provinsi Kepri dan belum ada satupun pejabat pemerintah yang menemui mereka.