Nabil Nilai UUD NRI 1945 Hasil Amandemen Miliki Banyak Kelemahan

BATAMTODAY.COM, Batam - Senator Muhammad Nabil, Anggota DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menilai Undang Undang Dasar (UUD) Negara RI 1945 hasil amandemen masih mempunyai banyak kelemahan.

Hal itu disampaikan Nabil saat melakukan Sosialisasi 4 Pilar kepada Forum RT/RTW Kelurahan Tanjung Uncang, Batam, Kepri di Hotel Merlion, Batan pada Sabtu (19/1/2019) lalu.

"Kelemahan itu antara lain tentang keadilan sosial, setelah diamandemen berubah jadi ekonomi nasional dan keadilan sosial. UUD hasil amandemen banyak diyakini lebih baik dari UUD sebelumnya, tapi masih ada sejumlah kelemahan dan perlu penyempurnaan bila akan menjadi living constitution," kata Nabil.

Menurut Nabil, UUD NRI 195 hasil amandemen masih mengandung kelemahan secara konseptual dan sistemik. Kelemahan konseptual dan sistemik itu, lanjutnya, bila dibiarkan bisa mengakibatkan kondisi buruk terhadap perjalanan bangsa ini.

"Karena itu, diperlukan langkah-langkah penyempurnan melalui kajian akademik yang holistik dan berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, contohnya soal amandemen UUD 45 Bab XIV yang semula tentang keadilan sosial," kata Anggota Komite I DPD RI ini.

Nabil menilai, setelah diamandemen berubah menjadi ekonomi nasional dan keadilan sosial. Padahal secara konsep masalah ekonomi nasional itu mengandung arti sangat luas.

"Konsep itu masih kabur sehingga dikhawatirkan pasal-pasal yang ada tersebut dipahami sebagai ekonomi liberal dan kapitalis," katanya.

Untuk melakukan perbaikan ataupun perubahan di tahun mendatang, menurutnya, sangatlah sulit. Hal itu dikhawatirkan akan memunculkan persoalan berkaitan dengan ketidakstabilan konstitusi.

"Berbagai kelemahan yang ada dalam UUD hasil amandemen itu secepatnya harus mendapat perhatian. Ini penting dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk yang mungkin muncul di masa yang akan datang," katanya.

Untuk memperbaiki berbagai kelemahan yang ada sekarang ini diperlukan kepemimpinan nasional yang lebih efektif dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

"Pemerintah harus benar-benar cepat dan efektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada.Selain masalah kepemimpinan, belum terwujud profesionalisme dalam berbagai arah akibat pertarungan kepentingan dan primodialisme sempit yang menyebabkan terhambatnya upaya menciptakan good governance," kata Senator asal Kepri ini.

Editor: Surya

---