JAKARTA, batamtoday-Rencana pemerintah untuk menaikaan harga BBM dalam rangka mengurangi subsidi tentu harus dilakukan secara hati-hati. Selain pertimbangan ekonomi, tentu pemerintah juga harus mempertimbangkan dampak social cost dan politic cost yang diambil. Dengan kenaikan BBM, sudah barang tentu akan mendorong naiknya tingkat inflasi yang berpengaruh kepada naiknya harga barang kebutuhan pokok di masyarakat.

"Hal ini akan menambah berat beban masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok tentu akan melemahkan daya beli masyarakat di pasaran nasional, karena tidak bertambahnya penghasilan mereka kecuali pegawai negeri sipil," papar Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Firdaus kepada batamtoday, Senin (27/2/2012).

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, meskipun kenaikan BBM tidak dapat lagi dihindari oleh pemerintah, karena pengaruh pasar minyak dunia yang sudah mencapai US$ 115 per barel dibanding asumsi APBN 2012 sebesar US$ 90 per barel, tentu pemeritah harus melakukan kebijakan ini secara arif dan bijaksana serta disertai kajian-kajian yang cukup matang dan memadai.

Hal itu, katanya, guna menghindari timbulnya gejolak sosial dan politik di kalangan masyarakat. "Tanpa adanya pertimbangan yang matang, tentu sosial cost yang akan ditanggung pemerintah akan lebih besar ketimbang hanya sekedar menaikkan harga BBM dengan alasan ekonomi semata," ungkapnya.

Ditambahkan Firdaus, pemerintah juga harus menjelaskan kepada masyarakat secara transparan dampak negatif dan positif dari rencana kenaikan BBM tersebut. Pemerintah tidak boleh lagi mengambil suatu kebijakan tanpa ada penjelasan yang memadai kepada masyarakat, karena dampak yang akan dihadapai oleh masyarakat sangatlah besar.

Dengan naiknya BBM, tentu harga kebutuhan pokok akan naik, listrik dan air akan mengikuti kenaikan. Semua dampak itu harus sudah dikaji oleh pemerintah guna menghindari dampak sosial yang lebih besar di masyarakat. Tentu hal ini yang harus dihindarkan oleh pemerintah.

Sudah seharusnya pemerintah terbuka kepada masyarakat yang telah memilihnya dalam mengambil setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan memberikan penjelasan yang memadai kepada masyarakat dalam mengambil setiap keputusan. "Jangan sampai masyarakat hanya menerima keputusan yang  mereka tidak tahu sebelumnya, sehingga akan menambah berat beban hidup mereka.

Dan yang lebih penting lagi, kata Firdaus, pemerintah juga harus memastikan ketersediaan pasokan BBM sebelum memutuskan kenaikan harga BBM, disamping melakukan pengawasan yang ketat terhadap distribusi BBM sehingga tidak menimbulkan kelangkaan BBM di masyarakat.


Pemerintah harus menindak tegas spekulan-spekulan yang hanya mencari keuntungan semata di balik kesulitan masyarakat. Terkait rencana pemerintah dalam melakukan konversi BBM ke BBG, tentu pemerintah harus sudah pula menyiapkan infrastrukturnya, jangan sampai ketidaksiapan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur akan menyebabkan semua rencana pemerintah tidak berjalan dengan baik dan optimal," ungkap anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur 2 – Pasuruan dan Probolinggo ini.