Luncurkan SMPP Online di Batam

BATAMTODAY.COM, Batam - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan, mengingatkan gubernur, bupati dan wali kota di Provinsi Kepri untuk lebih berhati-hati dalam masalah perizinan, karena riskan terjadinya suap.

Hail itu disampaikan Basaria pada acara peluncuran Sistem Monitoring Penerimaan Pajak Online (SMPP) Kota Batam dan penandatanganan perjanjian kerja sama tentang Pemanfaatan Sistem Penerimaan Pajak Online di Hotel Planet Holiday, Batam, Rabu (28/11/2018).

Basaria juga menekankan agar para kepala daerah di Kepri tidak mengambil dan meminta sesuatu untuk kepentingan pribadi, kususnya terkait perizinan. "Jangan mengambil dan meminta sesuatu untuk kepentingan pribadi," tegasnya.

Gubernur, wali kota dan bupati, kata Basaria, merupakan orang terpilih yang menjadi nomor satu di daerahnya serta memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya. "Jabatan menjadi enak dan enjoy, jika menjalankannya sesuai amanah dan tanggung jawab. Tetapi bisa menjadi pemicu stres, jika tidak amanah dan juga menyisakan utang janji-janji," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Basaria juga menekankan agar kepala daerah menjaga wibawa dan tanggung jawab terhadap jabatan dan pada masyarakat. Agar masyarakat bangga memiliki pemimpin yang amanah.

"Jika penegak hukum dan aparat pemerintahnya baik, insyaallah masyarakat akan makmur, negara juga akan disegani dan dihormati negara lain," tegasnya.

Sementara Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyatakan menyambut baik dan sangat mendukung implementasi pajak online di restoran, hotel dan tempat belanja lainnya. Pendapatan daerah yang bertambah akan memaksimalkan pembangunan.

"Kepri terus berbenah dan memperbaiki diri agar investasi semakin banyak yang datang. Pembangunan semakin meningkatkan," kata Nudrin.

Nurdin juga mengapresiasi terobosan Pemko Batam dalam meningkatkan PAD dengan mengimplementasikan sistem penerimaan pajak online di tempat-tempat usaha.

Inovasi penerapan sistem penerimaan pajak secara online dengan cara menempatkan taping box di restoran-restoran dan hotel, dengan begitu pendapatan daerah bertambah dan pembangunan akan lebih maksimal.

Menurutnya, saat ini Kepri sedang giat-giatnya melakukan pembangunan infrastruktur. Dan, dengan rencana pembangunan Jembatan Batam-Bintan serta beberapa wilayah di Kepri yang akan dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), akan membuta Kepri berdaya saing.

"Silahkan kabupaten/kota yang lain membuat terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan PAD di wilayah masing-masing," kata Nurdin.

Direktur Utama Bank Riau Kepri, Irwandi mengatakan, implementasi penerapan Sistem Penerimaan Pajak Online dengan taping box mulai dilaksanakan dan dipasang pada 2017. Pada tahun tersebut sebnyak 40 unit Taping Box pajak online dipasang di sejumlah tempat.

"Dari jumlah pemasangan itu, ada peningkatan PAD Batam sebanyak 20 persen. Dengan penguatan yang dilakukan KPK, ditargetkan tahun ini taping box terpasang 500 unit," ujarnya.

Sistem penerimaan online ini, tambah Irwandi, sangat disambut baik oleh Wali Kota Tanjungpinang, Wali Kota Pekanbaru, Wali Kota Dumai, Bupati Bintan dan Bupati Siak.

"Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara BPD, Pemda dan KPK untuk menjalankan sistem ini. Pemasangan tapping box memiliki banyak kendala di lapangan kemudian dibantu KPK dan semua bisa diatasi," kata Irwandi.

Selain dihadiri Gubernur, Wakil Gubernur dan KPK, peluncuran Pajak Online ini juga dihadiri Plt Gubernur Riau, H Wan Thamrin Hasyim; Sekda Kepri, H TS Arif Fadillah, serta Wali Kota Batam, H Muhammad Rudi; Bupati Bintan, Apri Sujadi; Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul serta sejumlah Kepala Daerah dari Riau dan Kepri.

Editor: Gokli