Nongsa Digital Park Tak Pernah Diajukan Jadi Kawasan Ekonomi Khusus

BATAMTODAY.COM, Batam - Nongsa Digital Park sedang menjadi topik perbincagan di kalangan pelaku usaha di Batam. Pasalnya, berdasarkan isu yang berkembang, Citramas Group mengajukan Nongsa Digital Park (NDP) untuk menjadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Keberadaan NDP itu tidak terlepas dari perayaan hubungan diplomatik Indonesia dengan Singapura. Sewaktu peresmian saja dua menteri luar negeri hadir. Jadi wacana-wacana KEK sebetulnya bukan kami yang menghembuskan. Jadi kebutuhan mereka tersendiri saja," ujar Perwakilan NDP atau Citramas Group, Naradewa, usai rapat di kantor Kadin Batam, Senin (02/10/2018).

Ia mengaku terkejut ketika pertemuan di Radisson, beberapa waktu lalu, bahwa NDP memohon wilayahnya dijadikan menjadi KEK. Pasalnya, Citramas Group merupakan suatu perusahaan pioneer di Batam.

"Kami ikut sejak Batam itu tahun 70-an. Kami sangat berkepentingan dengan FTZ. Mana mungkin kami menghianati FTZ," kata Naradewa.

Status FTZ sebenarnya sangat berkepentingan untuk keluar masuknya barang di Batam. Namun di NDP barang tersebut adalah maya dan berkonsep digital. NDP ini sebenarnya merupakan jembatan industri luar negeri dan dalam negeri.

"Kami sebenarnya jembatan antara teknologi informasi industri di luar negeri dengan industri dalam negeri, termasuk ketersediaan skill-skill teknologi industri. Kami juga berencana bakal buka sekolah. Tahun ajaran nanti Iteba buka di tempat kami, nah itu maksudnya mendekatkan kebutuhannya apa. Sehingga ekosistem IT itu hidup di sana," paparnya.

Naradewa menambahkan Singapura sangat memberikan support kepada NDP. Sehingga bisa membentuk ekosistem yang baik.

Sama halnya dengan Marketing Nongsa Digital Park, Puni mengatakan NDP ini berada di Batam dan berkeinginan menjadi NGP seluruh Indonesia. Atas dukungan dari berbagai pihak, ia berharap kedepannya bisa semakin maju.

Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) kota Batam, Jadi Rajagukguk, mengatakan KEK di Batam akan merugikan semua pihak. Oleh sebab itu pemerintah pusat memang harus mempertimbangkan kembali adanya pemberlakuan KEK di Kota Batam.

"Saya beragumentasi dengan Pak Menko. Perihal kekurangan KEK. Belum ada daerah yang berhasi karena KEK," kata Jadi.

Badan Komunikasi Wanita Koperasi (BKWK), Tari Ampera mengatakan BKWK fungsinya membantu. Tetapi lebih membangun kepemimpinan wanita dan koperasi perempuan.

Editor: Dardani

---