Oleh Muhammad Ridwan

BELAKANGAN ini istilah emak-emak mulai ramai menghiasi pemberitaan, khususnya oleh politisi guna mengafirmasi adanya gangguan stabilitas harga pangan dalam level rumah tangga. Jauh sebelumnya, pada 18 Juli 2018 sejumlah orang yang mengatasnamakan Barisan Emak-Emak Militan (BEM) berdemonstrasi di depan Istana Negara menuntut pemerintah bertindak untuk menurunkan harga kebutuhan pokok.

Fenomena tersebut akhirnya menimbulkan pertanyaan publik, tentang kebenaran gangguan harga kebutuhan pokok secara masif atau hanya bagian dari agenda politik jelang Pilpres 2019?

Dalam pidatonya di Istana Negara, pada 16 Agustus 2018, Presiden Jokowi menegaskan bahwa saat ini pemerintah tengah berusaha mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah agar harga bahan pokok tetap stabil dan dapat di jangkau oleh masyarakat.

Presiden Joko Widodo juga menekanan bahwa pemerintah telah mengeluarkan anggaran demi tercapainya program keluarga harapan yang akan menjangkau 10 juta keluarga. Selain itu, program bantuan langsung tunai juga diubah menjadi bantuan non tunai sehingga bisa lebih tepat sasaran dan memang digunakan untuk mendapatkan bahan-bahan pokok.

Cakupan penerima bantuan juga rencananya akan ditingkatkan menjadi 15,6 juta penerima bantuan pada 2019 nanti. Capaian pemerintah tersebut terbukti dengan turunnya gini rasio yakni indikator dari ketimpangan pendapan masyarakat Indonesia. Rasio gini yang awalnya 0,406 telah turun menjadi 0,389.

Sebenarnya mengenai pengendalian kebutuhan pokok telah diatur telah diatur pemerintah dalam peraturan presiden tentang penetapan dan penyimpanan harga kebutuhan pokok dan barang penting. Dengan perpres tersebut, pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah menjamin ketersediaan bahan pokok tetap terkendali dan dengan harga yang bisa dijangkau masyarakat, khususnya kaum menengah ke bawah.

Teten Masduki yang menjadi tim komunikasi presiden Jokowi mengatakan bahwa dengan adanya perpres tersebut, akan lebih mudah bagi pemerintah untuk mengendalikan stok dan harga dari bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat. selain itu, pemerintah juga menyiapkan fasilitas berupa pengembangan infrastruktur demi menjamin ketersediaan bahan pangan.

Terutama di saat-saat kebutuhan pangan seperti di saat lebaran dan hari besar lainnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama-sama mengendalikan harga bahan pokok agar tidak semakin melonjak naik. Teten menegaskan bahwa perpres ini penting karena menjamin adanya cadangan bahan pokok yang mencukupi untuk kebutuhan masyarakat Indonesia.

Ada beberapa upaya pemeritah dalam menekan harga kebutuhan pangan. Diantaranya melalui koordinasi dengan instansi terkait yang ikut berperan mengurusi hal tersebut. Seperti misalnya langkah Kemendag untuk bekerjasama dengan kemenhub agar memprioritaskan angkutan yang membawa bahan pokok agar bisa dibawa dengan lancar dan sampai tepat waktu. Sehingga pendistribusiannya menjadi lancar dan tidak terjadi kelangkaan yang bisa memicunya terjadinya kenaikan harga.

Selain menjaga ketersediaan stok pangan, kebijakan lain pemerintah adalah mendorong terciptanya kedaulatan pangan. Salah satu yang dilakukan adalah dengan menugaskan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta kementerian pertanian untuk memperbaikai irigasi sehingga proses panen berjalan dengan lancar.

Selain itu, di jaman yang kini serba digital data mengenai stok pangan juga perlu lebih valid dan mutakhir. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan keakuratan data yang ada sehingga stok pangan memang benar-benar ada dan dapat didistribusikan dengan baik ke masyarakat.

Selain kebutahan pokok dasar seperti beras, gula, dan makanan pokok lainnya yang perlu mendapatkan penanganan serius sehingga tidak terjadi kelangkaan di masyarakat yang bisa memicu kenaikan harga barang. Pemerintah juga melindungi petani serta konsumen dengan menetapka harga eceran tertinggi untuk harga bahan pokok.

Saat ini memang tidak dipungkiri jika Indonesia masih mengimport beberapa komoditas dari luar negerti, seperti: gula, daging, maupun bawang putih. Namun pemerintah juga berupaya untuk semakin meningkatkan produksi dalam negeri sehingga nantinya diharapkan tidak bergantung pada import.

Beberapa cara yang dilakukan pemerintah dalam mengatur produksi dalam negeri untuk tak bergantung pada import juga perlu diapresiasi. Salah satunya adalah program pemanfaatan lahan tidur untuk meningkatkan produksi. Ada sekitar 21 juta hektare lahan tidur di Indonesia yang berupa rawa yang apabila ditanami tebu maka Indonesia akan bisa swasembada gula.

Selain gula, Indonesia juga menargetkan swasembada jagung. Tak hanya itu, Indonesia juga memiliki target swasembada kedelai tahun 2020, serta swasembada daging sapi pada tahun 2026. Kemudian di tahun 2045 Indonesia pun telah siap menjadi negara lumbung pangan dunia yang mampu mengeksport bahan pokok ke negara lain.

Untuk mewujudkan hal itu tentunya dibutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat Indonesia. Tak dipungkiri juga bahwa saat ini dolar sedang mengalami kenaikan dan berimbas pada melemahnya nilai tukar rupiah. Barang-barang import pun otomatis akan mengalami kenaikan.

Tapi sebenarnya yang merasakan dampak paling besar dari kenaikan dolar adalah masyarakat menangah atas yang terbiasa dengan barang-barang import. Sementara untuk harga kebutuhan pokok tetap dijaga pemerintah untuk tidak naik secara drastis.

Pemerintah terus berupaya untuk menjaga kestabilan harga bahan pangan di masyarakat dengan memastikan stok tetap aman dan tidak terjadi kelangkaan. Selain itu ada pula yang ditugaskan untuk mengecek pendistribusiannya dan memastkan harga masih stabil dan masih dapat dijangkau oleh masyarakat.

Polemik emak-emak yang berdemo di depan istana negara dengan membawa peralatan dapur mereka memang menjadi sorotan. Aspirasi emak-emak ini juga mungkin dapat mengingatkan pemerintah soal tugasnya untuk semakin mempertahankan harga bahan-bahan pokok agar tidak melonjak naik meskipun ditengah naiknya kurs dolar terhadap rupiah. Kedatangan mereka pun diterima dan disambut oleh Dirjen Perdagangan dan Sekretaris Negara, meskipun tidak bertemu langsung dengan presiden Jokowi karena tidak sedang berada di istana negara.

Para emak-emak pun disambut dan diberikan data-data statistik yang menjelaskan kenapa terjadi kenaikan bahan pangan. Namun, 11 perwakilan emak-emak yang berhasil masuk ke istana negara tersebut merasa kecewa karena tidak ada jaminan akan adanya penurunan harga bahan pokok.

Tentuya pemerintah masih terus berusaha agar harga bahan pokok tetap dapat terkendali. Namun, jaminan untuk menurunkan harga bahan pokok di pasaran bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Setidaknya ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok. Salah satunya adalah bahan-bahan pokok yang tergantung pada import sehingga harganya mengikuti kurs dolar Amerika dan bisa naik sewaktu-waktu.

Selain itu, bisa pula faktor iklim yang mempengaruhi panen bahan pokok. Apabila terjadi kemarau dan gagal panen yang bisa mengakibatkan kelangkaan barang, tentunya harga bisa mengalami kenaikan. Tak hanya itu, bahan pokok juga erat kaitannya dengan pendistribusian. Jika arus distribusi terganggu yang akhirnya terjadi kelangkaan barang di suatu tempat juga bisa mengakibatkan kenaikan harga barang.

Jadi, untuk masyarakat Indonesia diharapkan untuk bisa memahami kenaikan bahan-bahan pokok. Kedepannya kita harapkan agar Indonesia bisa swasembada bahan pokok sehingga tidak bergantung kepada import dan harga bisa dikendalikan dengan baik.*

Penulis adalah Mahasiswa Universitas Lancang Kuning Pekanbaru