BATAMTODAY.COM, Jakarta - Plt Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Widodo Sigit Pudjianto, mengatakan arah kebijakan strategi pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan rencana induk pengelolaan perbatasan negara tahun 2015-2019 bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kegiatan ekonomi lokal di kawasan perbatasan darat dan laut.

"Kebijakan strategis tersebut meliputi, peningkatan infrastruktur transportasi darat dan laut, kualitas penataan ruang kawasan perbatasan, komoditas unggulan daerah dan ekonomi kerakyatan, infrastruktur dasar pemukiman, kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan," kata Sigit dalam acara Kemendagri Media Forum (7/9/2018) di Jakarta.

Sigit melanjutkan, fokus pengelolaan yang dilakukan adalah terhadap 187 kecamatan yang menjadi lokasi prioritas (Lokpri) di 42 Kabupaten dan 13 provinsi. Kemudian, ada 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang terbagi di darat yaitu Aruk, Entikong, Badau, Atambua, Jayapura. Sementara di laut, yaitu Sabang, Ranai, Sebatik, Tahuna dan Saumlaki.

"Realisasi pemenuhan kebutuhan sosial dasar di antaranya pembangunan sekolah SD, SMP, SMA, SMK, MI/MTs/MA, pembangunan ruang kelas baru, rumah dinas guru, dan sarana penunjang lainnya. Lalu, pembangunan rumah, jaringan air bersih," katanya.

Demikian juga dengan pembangunan rumah sakit, puskesmas berikut tenaga medisnya, menambah sejumlah program kegiatan yang sudah terealisasi di kawasan perbatasan.

Tak ketinggalan pembangunan dan revitalisasi pasar, pembukaan jalur tol laut, pembangunan sarpras konektivitas wilayah (infrastruktur transportasi, elektrifikasi dan komunikasi) serta pembangunan energi listrik.

"Ada juga pembangunan lahan pertanian terpadu, pengembangan potensi gula tebu serta pengembangan kawasan industri dan ekonomi," ujarnya.

Kemudian yang fenomenal, tambah Sigit, adalah pembangunan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang kini menjadi indah dan megah. Ketujuh PLBN itu adalah PLBN Aruk, Entikong, Badau (Kalimantan Barat), Wini, Motaain, Motamasin (NTT) dan Skouw (Papua).

Ketujuh PLBN ini, lanjit dia, mendapat respon positif serta perhatian warga sekitar maupun pelintas dari negara tetangga. Bahkan, sedang dibangun fasilitas umum dan sosial di sekitaran PLBN untuk meningkatkan kegiatan perekonomian warga perbatasan.

Pada tahun ke-8 berdirinya BNPP, kisah Sigit, sejumlah capain pada pengelolaan perbatasan menjadi bagian dari perwujudan Nawacita, khususnya Nawacita ke-3 yaitu 'Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan'.

"Berjalannya program keamanan dan kesejahteraan warga membuat pemerintah optimistis bahwa perbatasan negara sebagai 'Beranda NKRI' segera terwujud," pungkasnya.

Editor: Gokli