KJRI Kota Kinabalu Dorong Ekonomi Biru Lintas Batas Kaltara-Sabah, Fokus Kolaborasi Berkelanjutan

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Negeri Sabah, Malaysia, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka penguatan kerja sama lintas batas melalui inisiatif Cross-Regional Blue Economy Initiative yang berlangsung pada 7-9 April 2026.

Pertemuan ini menitikberatkan pada pengelolaan bersama ekosistem pesisir yang saling terhubung antara Kalimantan Utara dan Sabah, meliputi kawasan mangrove, lahan gambut, muara sungai, serta sumber daya perikanan. Keterkaitan geografis tersebut dinilai membuka peluang kolaborasi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Dialog lintas sektor ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain World Wide Fund for Nature, United Nations Sustainable Development Solutions Network Borneo, serta Universiti Malaysia Sabah, bersama unsur pemerintah, akademisi, dan sektor swasta.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pengembangan Enggang Kaltara Project (EKP), yakni inisiatif perdagangan karbon dan restorasi ekosistem pesisir di Kalimantan Utara yang diluncurkan pada Oktober 2023. Proyek ini mencakup wilayah Kabupaten Tana Tidung, Nunukan, dan Malinau dengan pendekatan pembangunan rendah karbon berbasis masyarakat.

Dalam perkembangannya, inisiatif ini diperluas ke skala lintas batas melalui integrasi dengan proyek serupa di Sabah, yakni Sabah Dolphin Project di kawasan Teluk Cowie/Tawau. Asian Development Bank turut mendorong integrasi kedua proyek dalam kerangka kerja sama bertajuk Blue Economy for Communities: Borneo’s Blue Heart.

Inisiatif tersebut bertumpu pada empat pilar utama, yakni pengelolaan ekosistem pesisir berkelanjutan, pengembangan ekonomi berbasis masyarakat melalui karbon biru dan ekowisata, peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim, serta penguatan pertukaran pengetahuan dan kapasitas teknis lintas wilayah.

Gubernur Kalimantan Utara menilai program ini berpotensi menjadi model kolaborasi regional di kawasan ASEAN dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir.

Sementara itu, Konsul Jenderal RI di Kota Kinabalu, Noorman Effendi, menegaskan pentingnya sinergi lintas batas di tingkat subnasional. "Ekosistem pesisir di perbatasan Kalimantan Utara dan Sabah merupakan aset bersama yang memerlukan pengelolaan kolaboratif. Sinergi lintas batas dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan," ujarnya.

Ia menambahkan, kerja sama ini diharapkan mampu mendorong manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan bagi masyarakat di kedua wilayah.

Secara keseluruhan, inisiatif ini sejalan dengan target nasional Forestry and Other Land Use Net Sink 2030, strategi ekonomi biru Sabah, serta kerangka kerja ekonomi biru ASEAN 2023. KJRI Kota Kinabalu menilai langkah ini sebagai strategi penting untuk memperkuat kolaborasi regional yang inklusif dan berkelanjutan.

Editor: Gokli

---