Soal Alutsista

JAKARTA, batamtoday-Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidik mengatakan, DPR akan mempercepat pembahasan penggunaan alutsista produksi dalam negeri dan penyelesaian RUU Industri Pertahanan Nasional.

"Dengan kehadiran UU tersebut akan mengikat  ketentuan yang berlaku terhadap penggunaan alutsista produksi dalam negeri. Sehingga diharapkan setelah UU itu diperlakukan akan mampu mempercepat produksi alutsista dari dalam negeri sendiri," kata Mahfudz di Jakarta, Senin (31/1/2012).

Menurut Mahfudz, pemerintah menargetkan untuk belanja alutsista produksi dalam negeri hingga 2015 mendatang hanya 15 persen dari anggaran belanja alutisista hingga 2015 mencapai Rp 150 triliun. “Bagaimana kita mau mewujudkan kemandirian dalam industri pertahanan kalau belanja alutsista dari produksi dalam negeri saja masih rendah," katanya.

Karena itu,  akan mendorong Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk meningkatkan belanja alutsista dari produksi dalam negeri mencapai 25 persennya hingga 2014. Belum maksimalnya penggunaan alutsista produksi dalam negeri selama ini, kata Mahfudz, karena belum selesainya proses revitalisasi dan sinkronisasi seluruh industri BUMN Industri Strategis yang ada.

"DPR sejak tahun lalu sudah mendesak Kemhan dan instansi terkait untuk segera menyelesaikan sinkronisasi BUMN Industri Strategis agar penyerapan alutsista produksi dalam negeri tercapai," katanya.  

Selain itu, Mahfudz juga menilai keinginan pemerintah memodernisasi Alutsista TNI dengan memprioritaskan produksi dalam negeri masih belum terlihat. "Hingga tahun 2011 lalu, baru sekitar 13 persen menyentuh produksi dalam negeri. Artinya lebih dari 85 persen dari Rp150 triliun belanja Alutsista bakal lari ke luar negeri," katanya.