JAKARTA, batamtoday - Anggaran bagi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) pada tahun 2011 tercatat hampir 20 persen tak terserap. 

Dalam Rapat Kerja Komisi IX dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai Evaluasi Kinerja Kemenakertrans tahun 2011 terungkap rendahnya serapan anggaran kemenakertrans yang hampir mendekati 20 persen dari APBN- P tahun 2011 yakni sekitar Rp400 miliar. Serapan anggaran 2011 hanya 81,59 persen dari total APBN- P yakni Rp4,6564 triliun.  

Anggota Komisi IX, Herlini Amran mengatakan  dari tahun 2006 sampai 2011 anggaran Kemenakertrans terus mengalami peningkatan sekitar 17,6 persen yaitu dari Rp2,0694 triliun menjadi Rp4,6564 triliun tapi realiasasi penyerapannya terus menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006 serapan anggarannya 91,8 persen dan di tahun 2010 serapan anggarannya turun menjadi 88,5 persen. 

"Rendahnya serapan anggaran berdampak tidak maksimal penggunaan dan pemanfaatan anggaran yang diperoleh masyarakat, dengan rendahnya serapan anggaran secara kontinu, menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaannya selama ini," kata Herlini.  

Kemenakertras, lanjutnya, merupakan kementerian yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

"Serapan rendah berarti program Pemerintah terkait 'pro-job' untuk mendukung akselarasi dan stabilitas ekonomi Indonesia pun tidak maksimal," ujar Herlini 

Menurut Herlini ada beberapa aspek kinerja yang patut dievaluasi oleh Kemenkertrans antara lain, lemahnya perencanaan program dan kegiatan, lemahnya koordinasi antara unit perencana dan unit pelaksana kegiatan dan lemahnya pelaksanaan kegiatan.  

Sejumlah kelemahan tersebut mengakibatkan sering dilakukannya revisi anggaran. Bila penyerapan menumpuk pada akhir tahun, menjadi trend kecenderungan di Pemerintahan termasuk Kemenakertrans untuk berlomba-lomba menghabiskan sisa anggaran jelang akhir tahun akhirnya.

Pagu anggaran APBN-P tahun 2011 Kemenakertrans sudah ditetapkan sebesar Rp4,1630 triliun turun dari APBN-P tahun lalu Rp4,6564 triliun. 

"Kami berharap dengan turunnya alokasi anggaran tersebut, Kemenakertrans bisa lebih optimal lagi menyerap anggaran tahun ini dan terus mengevaluasi rendahnya realisasi penyerapan anggaran selama ini. Kemenakertrans juga harus mampu menyelesaikan program-program kerja yang tertunda akibat penyerapannya kurang maksimal," pungkas Herlini.