TANJUNGPINANG, batamtoday - Kendati dana program pengentasan kemiskinan 2011 tidak seluruhnya terserap secara maksimal, Gubernur Provinsi Kepri, HM. Sani menyatakan akan tetap menggulirkan kembali Rp165 miliar lebih dana pengentasan kemiskinan pada 2012 mendatang, dengan fokus utama pelaksanaan adalah pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masyarakat miskin yang terdata pada 2012.

"Khusus untuk 2012, dari Rp165 miliar lebih total dana yang kita gulirkan dari provinsi dan kabupaten/kota dalam program pengentasan kemiskinan ini, saya sudah tekankan, agar pelaksanaan pembangunan RTLH ini yang pertama dilaksanakan dan dimulai pada Februari 2012 mendatang," kata Sani kepada batamtoday usai menghadiri rapat koordinasi evaluasi akhir pelaksanaan Progran Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Kepri, di Hotel Aston Tanjungpinang, Rabu (28/12/2011).

Dari Rp165 miliar total dana anggaran yang dialokasikan untuk Program Pengentasan Kemiskinan ini, dikatakan Sani dapat membangun dan merehab 5.600 unit rumah masyarakat miskin di Provinsi Kepri. Sementara sisa anggaran yang belum dapat dilaksanakan pada APBD 2011, tambahnya, sesuai dengan aturan akan dikembalikan pada kas daerah serta SILPA APBD, yang dapat dialokasikan kembali pada APBD Perubahan 2012 mendatang.

Berdasarkan evaluasi pemerintah, kabupaten yang paling minim melaksanakan pembangunan RTLH dari dana yang tersedia adalah Kabupaten Anambas dan Natuna. Sementara kabupaten lainnya dapat mencapai prosentase 80 persen ke atas.

Di tempat terpisah, Wakil Bupati Bintan Khazalik mengakui kalau kabupatennya juga hingga saat ini belum selesai melaksanakan pembangunan RTLH sebagaimana porsi alokasi dana yang tersedia. Khazalik beralasan hal itu tidak terlepas dari sejumlah kendala teknis di lapangan, seperti cuaca serta ketidaktersediaan material bangunan untuk pelaksanaan pembangunan.     

"Dalam pelaksanaan di lapangan, kendalanya adalah cuaca dan kurangnya ketersediaan material, seperti kayu dan material lainnya Hingga sampai saat ini, penyerapan pelaksanaan program baru 80 persen dari alokasi dana yang tersedia," ujarnya.

Adapaun daerah yang mengalami kendala dalam pelaksanaan pembangunan rehab Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bintan itu, terjadi di daerah Berakit, serta Kecamatan Bintan Timur.