TANJUNGPINANG, batamtoday - Dari Rp154 miliar lebih dana APBD Provinsi Kepri ditambah Rp77 miliar lebih dana APBD kabupaten/kota, atau Rp231,621 miliar lebih keseluruhan dana yang dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan pada 2011 di Provinsi Kepri, hingga saat ini baru 92,82 persen yang terserap dan dapat dilaksanakan.

Sementara, sisanya sekitar Rp13,9 miliar lebih atau 7,18 persen dari total dana terancam tidak dapat dilaksanakan dan akan dikembalikan ke kas daerah untuk kembali dianggarlan pada APBD-Perubahan pada 2012 mendatang.

Demikian dikatakan, Gubernur Provinsi Kepri HM. Sani, usai melakukan rapat evaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang diselenggarakan Bapeda Provinsi Kepri, di Hotel Aston Tanjungpinang, Rabu (28/12/2011).

"Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagai masyarakat miskin, laporan yang saya terima pelaksanaannya sudah mencapai 92,82 persen, di tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepri," kata Sani pada batamtoday.

Kendati masih ada kekurangan, namun Sani menyatakan kalau pelaksanaan pembangunan RTLH di Provinsi Kepri, dalam program pengentasan kemiskinan yang digulirkan pemerintah sudah berjalan dengan bagus. Demikian juga dengan sejumlah kegiatan lain, yang meliputi program pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin, seperti pemberian makanan tambahan, perawatan terhadap penderita gizi buruk, Jamkesda, pembangunan rehab Posyandu dan pemberian bantuan beasiswa.

"Sedangkan sejumlah kegiatan lainya dalam progran pengentasan kemiskinan ini, sudah siap dilaksanakan, sepeti pemberian bantuan dalam pembinaan unit Usaha Masyarakat miskin, seluruhnya sudah dilaksanakan," jelas Sani.

Tidak selesai dan terkendalanya pelaksanaan pembangunan rehab rumah pada beberapa kabupaten/kota dalam progran pengentasan kemiskinan ini, kata Sani disebabkan adanya kendala cuaca, tidak tersedianya bahan material hingga membuat pelaksanaan teknis pembangunan menjadi terganggu.

Disinggung darah mana saja yang belum siap melaksanakan pembangunan RTLH itu, Sani menimpali hampir seluruh daerah kabupaten/kota, khususnya Kabupaten Anambas dan Natuna. Sedangkan Kabupaten Karimun sudah mencapai 97 persen lebih.

Berdasarkan data batamtoday, pada 2011 Pemerintah Provinsi Kepri telah menganggarkan dana sebesar Rp154.257.815.380 dari APBD Kepri, ditambah Rp77.364.177.690 dana dari APBD kabupaten kota untuk pengentasan kemiskinan, melalui tiga program yaitu pemenuhan hak dasar penduduk miskin, program rehabilitasi rumah tidak layak huni serta progran pemberian bantuan modal dalam pembinaan unit usaha penduduk miskin.

Adapun total jumlah RTLH yang akan direhab dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Provinsi Kepri selama 2011 adalah sejumlah 3.625 RTLH, dengan rincian 2.450 RTLH yang didanai dari APBD Provinsi sedangkan sisanya 1.175 RTLH akan didanai kabupaten/kota.